Pansus: Ada Salah Administrasi Pengadaan Kalender Rp 2,1 M di Banjarnegara

Uje Hartono - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 18:28 WIB
Ketua Pansus promosi kesehatan tentang pengadaan kalender DPRD Banjarnegara, Istianatun Minalloh, Senin (6/7/2020).
Foto: Ketua Pansus promosi kesehatan tentang pengadaan kalender DPRD Banjarnegara, Istianatun Minalloh, Senin (6/7/2020). (Uje Hartono/detikcom)
Banjarnegara -

Pansus promosi kesehatan tentang pengadaan kalender DPRD Banjarnegara memanggil inspektorat hari ini. Pemanggilan ini terkait pengadaan kalender dengan total anggaran mencapai Rp 2,1 miliar.

Ketua Pansus promosi kesehatan tentang pengadaan kalender DPRD Banjarnegara, Istianatun Minalloh, mengatakan agenda hari ini adalah memanggil pihak Inspektorat. Dalam rapat tersebut, antara Pansus dan Inspektorat sepaham adanya kesalahan administrasi dalam pengadaan kalender dari 35 Puskesmas di Banjarnegara.

"Hari ini kami sudah bertemu dengan pihak Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Hasilnya, Inspektorat sepaham dengan kami bahwa ada kesalahan administrasi dalam pengadaan kalender ini," kata Istianatun saat ditemui di gedung DPRD Banjarnegara, Senin (6/7/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus promosi kesehatan tentang pengadaan kalender DPRD Banjarnegara, Jarkasi, menuturkan kesalahan administrasi terjadi di semua Puskesmas. Saat ini, Pansus masih terus melakukan pendalaman terkait pengadaan kalender tersebut.

"Kesalahan terjadi di 35 Puskesmas. Tetapi untuk rekomendasi dengan Inspektorat belum ada, karena sekarang masih proses pendalaman," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Banjarnegara menyoroti pengadaan kalender dengan anggaran total mencapai Rp 2,1 miliar. Kalender yang dilengkapi dengan nomor-nomor kontak penting terkait kesehatan ini dimulai Bulan April 2020 sampai Bulan Maret 2021.

Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara dr Ahmad Setiawan menyampaikan anggaran pengadaan kalender tersebut menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, bukan dana APBD.

"Proses pengadaan, Puskesmas yang melaksanakan. Saya serahkan proses perbedaan pendapat silahkan. Saya bilang bahwa proses ini DAK non fisik bukan APBD. Dan ini draft awal, sehingga ketika ada (anggaran) geser-geser itu, digunakan untuk COVID-19, COVID-19 kan tidak semuanya," tuturnya, Jumat (5/6).

Ia menyampaikan, sasaran penerima kalender adalah setiap rumah tangga yang ada di Banjarnegara. Media promosi ini dinilai lebih bisa dilihat masyarakat dibanding poster, leaflet dan lainnya.

"Aku tidak bisa ngomong ini kalender kenapa, supaya yang bisa dilihat masyarakat apa? Poster tidak pernah ditempel, dulu pernah membuat, juga leaflet. Tujuannya nomor-nomor penting dan pelayanan kesehatan tiap Puskesmas," jelasnya.

(sip/ams)