.webp)
"Saya kan termasuk pendatang baru 2010. Jadi tidak tahu secara detail sebetulnya berkaitan dengan itu. Dan tentunya seorang wali kota yang di daerah itu, ya tidak tiba-tiba atau berani menempati tempatnya tentara/ABRI. Saya kita nggak mungkin di daerah apalagi ini kapasitasnya nasional, mako TNI di Jakarta. Saya melihat dokumennya yang ada ini, 'seorang wali kota tidak mungkin tiba-tiba kok menempati itu' karena perintah dari Pak Mendagri yang pelimpahan Pak Menteri Pertahanan akhirnya ditempati dan komunikasi dialog berkaitan dengan aset itu kebetulan pas era saya," tutur Sigit.
Sigit melanjutkan, aset yang ada sekarang ini sudah dicatatkan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sekalipun berdasarkan dokumen sertifikat masih atas nama Mabes TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aset ini, sudah saya catatkan juga di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pas di era saya. Saya lihat dokumen memang sertifikat masih atas nama Mabes TNI," katanya.
Menanggapi pemasangan patok hari ini, Sigit menyayangkan. Hal ini mengingat sehari sebelumnya telah dilangsungkan pertemuan di Jakarta yang difasilitasi oleh Sekjen Depdagri.
 Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Jumat (3/7/2020). Foto: Eko Susanto/detikcom |
"Kejadian tadi pagi, sebetulnya kita sayangkan lah. Kami sehari kemarin rapat di Depdagri ya rapat ini dipimpin oleh Pak Sekjen Depdagri yang menyampaikan segala sesuatunya pergerakannya, ketersediaan anggarannya. Saya sudah menyampaikan pada rapat itu, anggaran kita relokasi untuk COVID-19, tetapi di perubahan penetapan 2021, kita munculkan lagi," ujarnya.
Sigit juga bicara soal permintaan untuk pindah. Menurutnya, jajaran pemerintah di OPD sekarang sangat banyak, kemudian PDAM sendiri juga digunakan untuk melayani masyarakat.
"Terus meminta untuk pindah dan lain sebagainya, 'lha ini waktu rapat saya pimpinan'. Saya katakan tadi, 'wali kota, saya kira tidak tiba-tiba langsung menempati nggak mungkin'. 'Kok wani-wanine' terus sekarang perintah saya minta fasilitasi di Depdagri. Bagaimana mencari pemecahan masalahnya, kami pun dari Pemkot dan Dewan (Ketua Dewan) yang terhormat hadir, juga hadir sudah mengalokasikan. Kalau harus pindah, jajaran pemerintah di OPD, sekarang sangat banyak, tiba-tiba terus PDAM. PDAM sendiri ya juga melayani rakyat, juga penuh. Mesti harus melihat berpikir secara rasional dan berpikir yang jernih," ujarnya.
(rih/rih)
