Prediksi Reshuffle, Pakar UGM Soroti Menkes, Menaker, Mensos dan Mendikbud

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 30 Jun 2020 15:16 WIB
Gestur dan ekspresi Presiden Jokowi (Tangkapan layar video Setpres RI/YouTube)
Foto: Gestur dan ekspresi Presiden Jokowi (Tangkapan layar video Setpres RI/YouTube)
Yogyakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan melakukan reshuffle kabinet karena menilai masih ada kebijakan-kebijakan yang biasa saja di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19. Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti ada sejumlah kementerian yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kementerian apa saja?

"Ya kalau spekulasinya itu (reshuffle) ya terkait dengan yang disebutkan Pak Jokowi pada sidang kabinet itu. Sebenarnya tegurannya untuk semua juga, karena cukup banyak menteri yang hanya standar aja bekerjanya," kata Pakar Kebijakan Publik UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo kepada detikcom, Selasa (30/6/2020).

Wahyudi pun menyayangkan kinerja sejumlah menteri yang biasa-biasa saja selama pandemi virus Corona ini. Dia pun berharap para menteri bisa tanggap membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

"Kalau (ekonomi) sampai minus 6 itu ya besar lho, artinya kita praktis ekonomi berhenti dan banyak orang menganggur. Lalu untuk mengembalikan posisi di atas nol kalau minus 6 itu agak sulit," ujarnya.

"Jadi yang diperlukan oleh menteri itu sebenarnya adalah jangan sampai mengambil kebijakan dengan cara yang biasa-biasa saja," imbuh Wahyudi.

Wahyudi pun memprediksi Jokowi sudah memberikan 'kode' soal kementerian mana saja yang dinilai kerjanya kurang maksimal. Hal ini bisa menjadi pijakan menteri siapa saja yang bakal di-reshuffle.

"Kalau Pak Jokowi kan sudah jelas, antara lain menyinggung, misalnya saja Kementerian Kesehatan itu tidak juga ada terobosan kebijakan. Padahal sudah jelas ada Rp 75 triliun dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan, besar lho itu dananya," jelasnya.

Menurutnya anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk perekrutan tenaga tambahan atau relawan untuk menangani pandemi virus Corona. Selain itu juga bisa digunakan untuk belanja alat pelindung diri (APD).

"Selain itu untuk insentif juga, kan sudah disediakan. Tapi ternyata anggaran saja yang teralokasikan baru 1,53 persen, bayangkan, di bawah 2 persen setelah 3-4 bulan kita mengalami krisis," ucapnya.

"Artinya kan ya itu betul-betul tidak banyak bergerak Kementerian Kesehatan. Padahal banyak terobosan yang bisa dilakukan, seperti rekrut tenaga medis, memastikan APD aman supaya persepsi buruk terhadap nakes tidak lagi terjadi," lanjutnya.

selanjutnya Selanjutnya
Halaman
1 2