.webp)
PP Muhammadiyah menyampaikan sikap menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mendesak DPR agar menghentikan pembahasan dan mencabut RUU HIP agar tidak kembali muncul aksi massa dan gejolak di lapisan masyarakat.
"Mendesak DPR bisa segera mengambil keputusan mencabut RUU HIP. Jika DPR tidak segera mengambil keputusan, aksi-aksi massa akan terus terjadi," kata Abdul Mu'ti melalui pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (27/6/2020).
Apalagi, DPR tidak perlu menunggu surat presiden karena sudah ada pernyataan resmi pemerintah yang tegas menyatakan menunda pembahasan RUU HIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak perlu menunggu 60 hari, itu terlalu lama. Jadi semua anggota DPR hendaknya menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dan gengsi golongan," kata Abdul.
Abdul Mu'ti juga menyinggung soal pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) di tengah demo RUU HIP di Jakarta beberapa hari lalu. Muhammadiyah menyayangkan aksi tersebut.
"Saya sangat menyayangkan pembakaran bendera PDIP di tengah aksi massa menolak RUU HIP. Secara hukum tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan," ujarnya.
Kendati demikian, Abdul meminta agar kader dan simpatisan PDIP tidak melakukan aksi massa. Mengingat aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat.
"Karena itu akan lebih baik kalau PDIP menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa. Walaupun dilakukan secara damai, berbagai aksi massa berpotensi menimbulkan ketegangan dan kekerasan di masyarakat," ucapnya.
Diketahui, RUU HIP mendapat sorotan dari sejumlah pihak, seperti MUI, NU, Muhammadiyah, purnawirawan TNI/Polri, dan lainnya. RUU HIP juga memicu aksi massa dengan melakukan demo.
Salah satu aksi demo sempat diwarnai insiden pembakaran bendera PDIP di Jakarta. Pembakaran bendera itu sontak menyulut reaksi dari PDIP.
Tonton juga 'PDIP Laporkan Aksi Pembakaran Bendera Partai ke Polda Metro!':
