.webp)
PP Muhammadiyah menyampaikan sikap menolak pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sama halnya dengan Partai Demokrat (PD), Muhammadiyah meminta PD menjadi jembatan agar pembahasan itu dibatalkan.
"Muhammadiyah sekali lagi sependapat dengan Partai Demokrat bahwa RUU HIP tidak urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap kepada Partai Demokrat untuk istiqomah memperjuangkan aspirasi ini kemudian segera melakukan pembahasan di DPR," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam webinar bertema 'Bedah Tuntas RUU HIP', Jumat (26/6/2020).
Dia berharap tidak ada pihak yang mengajukan RUU lain, apalagi yang isinya sama dengan RUU HIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan ada pihak tertentu mengajukan UU lain dengan nama yang berbeda tetapi isinya sama dengan RUU HIP ini, seperti misalnya mengajukan RUU lain yang namanya RUU tentang BPIP," kata Abdul.
Lebih lanjut, Abdul meminta legislatif menyelesaikan persoalan terkait COVID. Terlebih dengan penanganan yang memakan bujet yang tidak kecil.
"Kami memandang bahwa dalam situasi seperti ini energi kita seharusnya kita fokuskan, kita konsentrasikan, untuk sama-sama menyelesaikan persoalan pandemi COVID ini dan DPR lebih fokus pada fungsi pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan," ujarnya.
"Terutama COVID-19 dengan uang triliunan rupiah itu berpotensi disalahgunakan. Kalau fungsi itu bisa dilakukan, Demokrat akan jadi bagian penting bagaimana konsisten jadi bagian dari Pancasila dan UUD 45," sambung Abdul.
