Tagihan PLN-PDAM Saja Nunggak, Pemkot Solo Tak Mampu Nambah Biaya PIlkada

Solo -

Wabah virus Corona (COVID-19) membuat pemerintah harus mengalihkan banyak anggaran untuk penanganan pandemi. Tak terkecuali Pemkot Solo yang sampai harus mengutang listrik hingga tak mampu membiayai tambahan biaya Pilkada 2020.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan telah menyurati beberapa instansi, antara lain PLN, Telkom dan PDAM agar pembayaran biaya bulanan bisa ditangguhkan sampai awal tahun 2021.

Sedangkan untuk Pilkada, diperkirakan ada tambahan dana Rp 10,1 miliar untuk keperluan KPU Solo. Rudy pun mengaku tak punya anggaran untuk hal tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita nggak punya uang kok. Wong kita bayar BPJS saja utang kok, listrik utang, telepon, PDAM. Penganggaran untuk KPU kan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), kalau PAD turun kan nggak bisa bayar," kata Rudy, Selasa (9/6/2020).

Sedangkan anggaran Pilkada yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu dipastikan tersedia. Sebab petunjuk dari pemerintah pusat memang pemda tidak boleh mengurangi anggaran Pilkada.

Rudy belum bisa memperkirakan dari mana sumber dana untuk mencukupi tambahan anggaran KPU itu. Namun dia berharap KPU dapat melakukan efisiensi sehingga dana yang tersedia bisa cukup.

"Saya minta agar dana Pilkada yang ada dicukup-cukupkan, dilakukan efisiensi. Kalau tidak cukup, kemarin kan penjelasan Ketua KPU RI dapat dibantu dari APBN," katanya.

Menurut penjelasan KPU, anggaran bertambah Rp 10,1 miliar. Jumlah TPS menjadi bertambah karena adanya pembatasan jumlah orang dalam satu TPS.

"Kemarin sudah kita hitung ada tambahan Rp 10,1 miliar. Itu karena jumlah TPS-nya bertambah, artinya jumlah petugas juga pasti bertambah," kata Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti saat dihubungi detikcom, Selasa (2/6/2020).

Penambahan TPS tersebut terjadi karena adanya protokol kesehatan yang kemungkinan satu TPS akan berisi maksimal 400 warga. Dengan demikian, jumlah TPS bertambah hampir dua kali lipat.

"Kalau itu disetujui dalam perubahan PKPU, maka kita menyesuaikan jumlah TPS menjadi 1.800 dari awalnya itu 1.016 TPS," ujarnya.

Belum lagi kebutuhan lainnya yang membuat anggaran bertambah ialah alat pelindung diri, seperti masker dan hand sanitizer. Ada juga kebutuhan thermogun yang wajib tersedia di tiap TPS.

Halaman 1 2

Selanjutnya