.webp)
Ada ribuan kepala keluarga (KK) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, penerima manfaat yang mengambil bantuan sosial tunai (BST) terdampak pandemi virus Corona atau COVID-19 dari Pemkab Batang. Beberapa ada yang menolak karena merasa tidak berhak menerima bantuan itu.
"Tahap pertama kemarin, BST ada sekitar 2.386 KK penerima manfaat yang tidak mengambil bantuan yang nilainya sebesar Rp 300 ribu per-KK," kata Bupati Batang Wihaji dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).
"Mereka tidak mengambil karena sakit, ada yang merasa mampu, penerima ganda dan ada yang keluar kota atau pindah," lanjut Wihaji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wihaji merinci tercatat ada 21.328 KK yang menerima bansos yang bersumber dari APBD Pemkab Batang. Namun, bantuan itu baru tersalurkan sebanyak 18.942 KK sehingga ada 2.386 KK yang belum diambil. Dia pun memastikan jika ada warganya yang menerima dobel bantuan terdampak Corona baik dari pusat maupun desa bakal dikembalikan ke kas daerah.
"Saya pastikan untuk BST tidak ada yang dobel semua by data karena kita pakai teknologi, sehingga tidak bisa dibohongi. Seandainya ada yang dobel, kita ambil dan kembalikan ke kas daerah," cetusnya.
Dari 2.386 KK penerima manfaat itu, 25 di antaranya menyatakan menolak bantuan tersebut karena merasa tidak berhak. Selain itu, dari hasil evaluasi ada 1.868 KK yang penerima ganda, dan 375 tidak diambil, dan 106 KK pindah luar kota.
"Saya akui ada banyak BST yang tidak tepat sasaran. Nah, kalau yang sumbernya dari APBD Pemkab, sudah kita evaluasi," tutur Wihaji.
Dia pun memerintahkan jajarannya untuk mengkroscek data para penerima bantuan baik dari provinsi maupun pusat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir jumlah penerima ganda.
"Evaluasi yang kita lakukan tujuannya untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, tidak ada yang penerima dobel bantuan dari pusat, provinsi maupun kabupaten," katanya.
Dia juga meminta agar rumah masing-masing para penerima BST terdampak pandemi virus Corona untuk ditempeli stiker. Stiker ini bakal menjadi penanda untuk memudahkan pemantauan langsung.
"Saya telah perintahkan kepala desa wajib menempelkan stiker data BST di rumah penerima manfaat. Di situ akan jelas rumah warga yang dimaksud penerima bantuan sosial dari mana. Sehingga kalau dobel, bisa langsung dikoreksi," terang Wihaji.
Meski ada penerima ganda, Wihaji juga tidak memungkiri masih ada warganya yang malah belum tercatat sebagai penerima bantuan. Dia mengungkapkan masih ada kuota bantuan bagi warga yang belum tercatat.
"Bagi warga terdampak dan patut menerima BST bisa dimungkinkan masuk data baru. Kalau memang ada warga miskin yang belum dapat, kita masih punya cadangan 2.386 penerima manfaat yang tidak diambil yang bisa kita ganti penerimanya," urainya.
Dia menambahkan ada pula tambahan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk 16.515 KK. Lalu ada tambahan data penerima baru dari provinsi sebanyak 9 ribu KK.
"Akan kita maksimalkan agar warga masyarakat yang menjadi sasaran bantuan dapat tersentuh bantuan sosial ini," pungkas Wihaji.
