.webp)
Kabar mengejutkan datang dari bakal calon Wali Kota Solo, Achmad Purnomo. Rival Gibran Rakabuming Raka di internal PDIP itu menyatakan keinginannya mundur dari Pilkada Solo 2020.
Hal tersebut cukup mengagetkan karena Purnomo sejak awal bersaing ketat dengan putra Presiden Joko Widodo itu. Mereka sama-sama melalui 'drama' yang panjang untuk meraih rekomendasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Purnomo beralasan karena gelaran Pilkada serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dia tak enak hati jika sibuk mengurus politik di tengah pandemi Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kayaknya kondisi berkepanjangan, bahkan presiden mengatakan sampai setahun. Saya tak sampai hati karena pandemi belum berakhir," kata Purnomo di Balai Kota, Jumat (24/4/2020).
Menurutnya, jika Pilkada berlangsung 9 Desember, maka kegiatan kampanye akan dimulai beberapa bulan sebelumnya. Padahal diperkirakan pandemi belum berakhir.
"Saya belum tahu jadwalnya, tapi diperkirakan masih dalam situasi COVID-19, saya tidak sampa hati," ujar Purnomo.
Dia mengaku telah menyampaikan secara informal kepada Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo. Dia berencana akan segera mengajukan secara formal.
"Kalau benar 9 Desember, saya akan mengajukan ke DPC minta diperkenankan mundur dari bakal calon. Ini semata-mata alasan hati, tak ada politik," katanya.
Meski proses Pilkada di internal sudah berjalan jauh, Purnomo mengaku tak mempermasalahkan. Dia telah berkomunikasi dengan keluarga dan mendapatkan dukungan.
"Saya renungkan, saya analisis, saya pikirkan sampai berani menyatakan hal ini," katanya.
Keinginan Purnomo itu ternyata juga didukung oleh Ketua DPC PDIP, FX Hadi Rudyatmo. Dia menghormati keputusan Purnomo yang kini menjabat Wakil Wali Kota Solo itu.
Simak juga video Perludem Usul Penyelenggaraan Pilkada Ditunda Hingga Juni 2021:
Rudy mengatakan siap meneruskan surat pengunduran diri Purnomo ke DPP PDIP. Bahkan jika pasangan Purnomo, Teguh Prakosa juga ikut mengundurkan diri, dia tak mempermasalahkan.
"Itu keputusan beliau harus saya hormati. Kalau memang Pak Pur mengundurkan diri, tidak ada persoalan, tinggal kita mengirimkan surat ke DPP. Sekalian Pak Teguh juga tidak apa-apa," kata Rudy di Loji Gandrung, Jumat (24/4/2020).
Secara pribadi, Rudy juga melihat pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 tidak realistis. Sebab diperkirakan pandemi COVID-19 belum berakhir.
"Pilkada Desember itu menurut saya tidak realistis dengan kondisi seperti saat ini. Ngurusi rakyat wae repot, ngurus Pilkada (mengurus rakyat saja repot, kok ditambah pilkada)," ujar dia.
Pilkada kali ini juga dinilai tidak realistis karena wali kota terpilih hanya memimpin selama tiga tahun. Waktu tiga tahun dirasa tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan daerah.
"Sekarang Corona ini selesai kapan? Lalu 2024 pilkada lagi. (Setelah terpilih) adaptasi masyarakat setahun. Paling efektifnya setahun. Buang-buang energi lah," kata Rudy.
Terkait pengumuman rekomendasi jika jatuh ke tangan Gibran, Rudy menyerahkannya kepada DPP. Begitu pula jika pilkada berlanjut 9 Desember, pihaknya akan menyerahkan proses kampanye kepada DPD PDIP Jawa Tengah dan DPP PDIP.
"Selanjutnya biar diurusi DPD, DPP. Ya nanti kampanye biar diurus sana (DPD/DPP), yang membiayai sana," tutupnya.
