Pukat UGM Kritik Wacana Pembebasan Napi Koruptor Berdalih Cegah Corona

Jauh Hari Wawan S. - detikNews
Kamis, 02 Apr 2020 13:16 WIB
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, Kamis (16/5/2019).
Zaenur Rohman (Foto: dok. detikcom)
Sleman -

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan saat ini bekerja sama dengan pemerintah sedang merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Jika direvisi, PP itu bisa membebaskan napi korupsi yang berusia di atas 60 tahun. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman tidak sepakat dengan hal tersebut.

"Rencana Menkum HAM mengeluarkan napi koruptor, saya pada prinsipnya tidak sepakat karena jumlah napi tindak pidana korupsi itu sangat sedikit dibandingkan jumlah warga binaan lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia sehingga, jika dikeluarkan, itu tidak menjamin menjadi pengurang yang signifikan," kata Zaenur, Kamis (2/4/2020).

Dia menganggap korupsi termasuk dalam kejahatan yang serius, sehingga langkah Menkum HAM di atas dinilai tidak tepat.

"Sedangkan korupsi bersama dengan kejahatan terorisme dan narkotika khususnya bandar itu adalah kejahatan yang sangat serius, sehingga tidak tepat jika mereka dikeluarkan dalam situasi COVID-19 ini," tegasnya.

Dia melihat kapasitas lapas yang digunakan untuk menahan napi korupsi seperti di Lapas Kelas I Sukamiskin tidak ada overkapasitas, sehingga yang diperlukan adalah protokol kesehatan untuk mencegah merebaknya Corona di lapas.

"Saya berpikir bahwa di lapas khusus korupsi, seperti Lapas Sukamiskin, kita tidak melihat adanya overkapasitas, sehingga yang perlu dilakukan adalah protokol-protokol kesehatan," ucapnya.

Simak juga video Solo KLB Corona, 142 Napi Bebas Lebih Awal:

Selanjutnya
Halaman
1 2