.webp)
Penolakan cek kesehatan anggota DPRD Blora beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Kini sekelompok massa bermasker dan bermantel lengkap bak tenaga medis penanganan virus Corona menggelar demo di gedung DPRD Blora.
Aksi ini merupakan sikap protes warga terhadap penolakan tes kesehatan aggota DPRD Blora usai kunjungan kerja (kunker) di Lombok, NTB minggu lalu. Masa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Menggugat (Geram) itu juga menuntut kejelasaan hasil kunker di Lombok.
"Sehubungan dengan permasalahan yang ada, kami yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyampaikan pengaduan terkait dengan banyaknya kejanggalan pada kegiatan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Blora ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (16/3) hingga Kamis (19/3)," kata Eko Arifianto dalam siaran persnya, Kamis (26/03).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eko menyebut penolakan anggota DPRD Blora itu menunjukkan sikap arogan. Eko menyebut ulah para anggota DPRD itu telah menunjukkan pembangkangan terhadap UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
"Oleh sebab itu, kami meminta agar badan kehormatan (BK) DPRD Blora untuk memeriksa dugaan pelanggaran anggotanya. Bahkan juga terdengar umpatan kata-kata kotor serta tarian ginjal-ginjal yang tak pantas dipertontonkan untuk segera diusut juga," tuturnya.
Update Corona di RI: 893 Positif, 78 Meninggal, dan 35 Sembuh:
Eko juga mempertanyakan hasil kunker rombongan DPRD tersebut ke Lombok, NTB di tengah pandemi virus Corona ini. Terlebih para anggota dewan itu berangkat dengan ramai-ramai.
"Menurut hemat kami, sebaiknya kunker tidak dilakukan rombongan. Tapi cukup diwakili komisi tertentu sesuai dengan topik studi bandingnya," cetusnya.
Dia juga menyinggung soal anggaran yang digunakan untuk kunker tersebut. Oleh karena itu, mereka juga menuntut transparansi hasil kunker tersebut.
"Sebagai pertangung jawaban ke publik, DPRD harus meminta maaf ke publik serta secepat mungkin memberikan penjelasan hasil kunker, dan terbuka dan transfaransi terkait anggaran kungker kemarin," tuturnya.
Geram juga mendorong DPRD Kabupaten Blora menganggarkan dana penanggulangan wabah COVID-19 di Kabupaten Blora.
"Aksi ini kami lakukan agar ada perbaikan kinerja DPRD Blora menjadi lebih aspiratif, transparan, efisien, akuntabel serta berkualitas," tutupnya.
