Tolak Wacana Sidang Nurhadi In Absentia, Pukat UGM: KPK Tak Profesional!

Pradito Rida Pertana - detikNews
Selasa, 10 Mar 2020 14:22 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK. (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Sleman -

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM menolak rencana KPK untuk menggelar sidang in absentia pada kasus Nurhadi dan Harun Masiku. Pukat menilai KPK tidak menunjukkan profesionalitasnya dan sidang in absentia bisa menutup dan memutus keterlibatan pihak-pihak tertentu.

"Pukat UGM menolak rencana KPK mengajukan persidangan in absentia untuk Harun Masiku dan Nurhadi," ucap Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada detikcom, Selasa (10/3/2020).

Selain itu, Zaenur menyebut rencana KPK untuk menyidangkan perkara Nurhadi-Harun Masiku secara in absentia tidak tepat dan cenderung tidak bertanggung jawab. Mengingat kehadiran terdakwa penting dalam sebuah persidangan, khususnya untuk menguak fakta baru.

"Tidak tepat dan tidak bertanggung jawab, jadi menurut saya KPK tidak menunjukkan profesionalitasnya jika menyidangkan perkara Nurhadi dan Harun Masiku secara in absentia," ujarnya.

"Kenapa tidak tanggung jawab? Karena kehadiran terdakwa dalam hal ini Nurhadi dan Harun Masiku itu sangat penting untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukan mereka secara terbuka di dalam persidangan yang bisa diketahui masyarakat umum," lanjut Zaenur.

Menurutnya, persidangan in absentia sama saja menjadi cara menyelamatkan diri bagi para pelaku lainnya. Oleh karena itu, persidangan harus dengan kehadiran terdakwa agar publik tahu bagaimana tindak pidana dilakukan dan siapa saja yang terlibat.

"Misalnya dalam kasus Harun Masiku, penting sekali bagi publik untuk mengetahui bagaimana kasus korupsi itu dilakukan, dan juga siapa-siapa saja aktor yang diduga terlibat dalam perkara tersebut," ucapnya.

"Karena jika diadili secara in absentia maka bisa menutup dan memutus keterlibatan pihak-pihak tertentu," imbuh Zaenur.

Apalagi, jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan, ia menilai akan sangat susah untuk memperoleh keterangan secara terbuka dari terdakwa mengenai bagaimana tindak pidana dilakukan dan keterlibatan pihak-pihak lain.