Wapres Ma'ruf: Hadapi Isu Khilafah Jangan Seperti Mau Baratayuda

Semarang - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menghadiri Musyawarah Bersama Ormas Islam di Jawa Tengah. Ma'ruf mengingatkan pentingnya persatuan saat menghadapi isu khilafah.

Mulanya Ma'ruf Amin menjelaskan 5 program prioritas untuk Indonesia Maju. Dia juga menyinggung NKRI terbentuk dari kesepakatan bersama hingga akhirnya membahas soal khilafah di Indonesia.

"NKRI itu kesepakatan, jangan ada yang bawa pikiran pikiran di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita katakan NKRI sudah final," kata Ma'ruf dalam sambutannya di acara Musyawarah Bersama MUI, DMI, BWI, Baznas, IPHI Provinsi Jawa Tengah di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Ulama Aceh Larang Simbol Islam di Peci-Mobil, MUI: Sifat Fatwa Kontekstual

Tema yang diangkat dalam musyawarah itu yakni "Soliditas dan Optimalisasi Peran Ormas Islam dalam Menjaga NKRI dan Mengembangkan Arus Baru Ekonomi Indonesia". Ma'ruf lalu menjelaskan soal konsep khilafah yang tidak diterima di Indonesia.

"Bukan ditolak, tapi tertolak. Apa bedanya? Kalau ditolak bisa masuk tapi ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita punya kesepakatan, NKRI!" tegasnya.

Baca juga: Menag soal Khilafah: Kalau Fikih, Level Tertentu Saja yang Boleh Bahas

Meski begitu, Ma'ruf Amin meminta isu soal khilafah ditanggapi secara proporsional. Dia lalu menggunakan istilah perang Baratayuda atau perang besar di Kurusetra.

"Tidak perlu disikapi methentheng (tegang) kayak mau perang Baratayuda. Secara proporsional saja," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ma'ruf Amin juga membahas soal paham intoleran, radikal, dan terorisme. Menurutnya tidak usah ada ego kelompok dan fanatisme kelompok karena hal itulah yang menjadi sumber intoleran bahkan hingga radikal


Tonton juga JK Setuju Menag Pindahkan Materi Khilafah dari Fikih ke Sejarah :

[Gambas:Video 20detik]

(ams/mbr)