Selasa 03 Desember 2019, 18:22 WIB
Temuan Komisi II DPRD Solo Saat Sidak Proyek IPAL Komunal
Komisi II DPRD Surakarta mengecek proyek IPAL komunal di Nusukan, Banjarsari, Solo, Selasa (3/12/2019). (Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Solo -
Pengerjaan saluran instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di RW 24 Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Solo, diduga menyalahi peraturan. Proyek senilai Rp 900 juta dari APBD Surakarta 2019 itu tak sesuai dengan detailed engineering design (DED).
Temuan tersebut diperoleh saat Komisi II DPRD Surakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak). Ketua Komisi II DPRD Surakarta YF Sukasno meminta agar proyek dibongkar dan disesuaikan dengan DED.
"Dalam DED jelas ada lapisan pasir setebal 10 cm. Saya minta ini dibongkar dan disesuaikan dengan DED," kata Sukasno seusai sidak, Selasa (3/12/2019).
Dia mengatakan pasir tersebut memiliki fungsi penting dalam operasional IPAL. Dengan adanya pasir, pipa saluran tinja itu bisa lebih stabil.
"Fungsinya agar pipa lebih stabil. Tapi ini tidak ada. Kalau bocor gimana? Ini kan isinya kotoran manusia, bukan air," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sukasno juga memanggil perwakilan konsultan pengawas proyek dari CV Athar, Pierre Tifany. Diakui bahwa proyek itu memang tidak sesuai dengan DED.
Pihaknya berjanji akan menegur kontraktor, CV Sarinah, hingga diperbaiki sesuai dengan DED. Selama ini, kata Tifany, pihaknya mengaku kesulitan mengawasi proyek itu.
"Memang seharusnya ada lapisan pasir 10 cm. Kami memang tidak bisa maksimal mengawasi, karena ada dua proyek yang dikerjakan bersamaan. Kami akan tegur kontraktornya agar diperbaiki," kata Tifany.
Adapun proyek IPAL komunal ini dikerjakan dalam tempo 100 hari, mulai 26 Agustus hingga 17 Desember 2019. Artinya, kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu dua pekan.
(bai/rih)
Temuan tersebut diperoleh saat Komisi II DPRD Surakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak). Ketua Komisi II DPRD Surakarta YF Sukasno meminta agar proyek dibongkar dan disesuaikan dengan DED.
"Dalam DED jelas ada lapisan pasir setebal 10 cm. Saya minta ini dibongkar dan disesuaikan dengan DED," kata Sukasno seusai sidak, Selasa (3/12/2019).
Dia mengatakan pasir tersebut memiliki fungsi penting dalam operasional IPAL. Dengan adanya pasir, pipa saluran tinja itu bisa lebih stabil.
"Fungsinya agar pipa lebih stabil. Tapi ini tidak ada. Kalau bocor gimana? Ini kan isinya kotoran manusia, bukan air," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sukasno juga memanggil perwakilan konsultan pengawas proyek dari CV Athar, Pierre Tifany. Diakui bahwa proyek itu memang tidak sesuai dengan DED.
Pihaknya berjanji akan menegur kontraktor, CV Sarinah, hingga diperbaiki sesuai dengan DED. Selama ini, kata Tifany, pihaknya mengaku kesulitan mengawasi proyek itu.
"Memang seharusnya ada lapisan pasir 10 cm. Kami memang tidak bisa maksimal mengawasi, karena ada dua proyek yang dikerjakan bersamaan. Kami akan tegur kontraktornya agar diperbaiki," kata Tifany.
Adapun proyek IPAL komunal ini dikerjakan dalam tempo 100 hari, mulai 26 Agustus hingga 17 Desember 2019. Artinya, kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu dua pekan.
(bai/rih)
