Kamis 01 Agustus 2019, 13:15 WIB
Mendikbud: Tiap Tahun Akan Ada 110 Ribu Guru Honorer Diangkat Jadi PNS
Mendikbud Muhadjir Effendy. Foto: Erwin Dariyanto
Solo -
Pemerintah menjanjikan pengangkatan guru honorer akan terus dilakukan hingga 2024. Setiap tahun bakal ada sedikitnya 110 ribu pegawai honorer yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
"Guru honorer akan ada pengangkat terus menerus sampai 2024. Tiap tahun minimal mengangkat 110 ribu guru honorer," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Solo, Kamis (1/8/2019).
Selain itu, Kemendikbud juga akan merekrut guru PNS untuk menutup kekurangan tenaga pendidik. Dalam setahun, kira-kira ada 40 ribu guru yang pensiun.
"Ditambah lagu guru pensiun tiap tahun itu rata-rata 40 ribu lebih. Ditambah dengan penambahan sekolah baru, makanya tiap tahun tidak boleh ada moratorium," ujarnya.
Adapun pengangkatan guru honorer dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama yakni mereka diangkat menjadi PNS melalui tes, sedangkan jalur kedua ialah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kalau di bawah 35 tahun lewat tes CPNS, kalau di atas itu tidak ada pilihan kecuali PPPK. Itu undang-undang kok," katanya.
Kuota setiap daerah nantinya tidak akan sama. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pusat untuk membagi kuota sesuai kebutuhan.
"Setiap daerah akan punya kuota. Disamping kuota daerah, harus ada koordinasi dengan Kemendikbud KemenPAN. Kenapa? Karena yang punya data nasional dan kebutuhan guru itu kementerian," tutupnya.
(bai/skm)
"Guru honorer akan ada pengangkat terus menerus sampai 2024. Tiap tahun minimal mengangkat 110 ribu guru honorer," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di Solo, Kamis (1/8/2019).
Selain itu, Kemendikbud juga akan merekrut guru PNS untuk menutup kekurangan tenaga pendidik. Dalam setahun, kira-kira ada 40 ribu guru yang pensiun.
Adapun pengangkatan guru honorer dapat dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama yakni mereka diangkat menjadi PNS melalui tes, sedangkan jalur kedua ialah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kalau di bawah 35 tahun lewat tes CPNS, kalau di atas itu tidak ada pilihan kecuali PPPK. Itu undang-undang kok," katanya.
Kuota setiap daerah nantinya tidak akan sama. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pusat untuk membagi kuota sesuai kebutuhan.
"Setiap daerah akan punya kuota. Disamping kuota daerah, harus ada koordinasi dengan Kemendikbud KemenPAN. Kenapa? Karena yang punya data nasional dan kebutuhan guru itu kementerian," tutupnya.
(bai/skm)
