Respons Pendamping soal Akhir Damai Kasus Perkosaan Mahasiswi UGM

Yogyakarta - Pendamping dan tim kuasa hukum mahasiswi UGM korban perkosaan saat KKN di Pulau Seram, keberatan dengan penggunaan diksi 'damai' terkait kesepatan pelaku dan korban yang difasilitasi pihak kampus.

"Kami sangat keberatan, menolak, dan terganggu dengan penggunaan diksi 'damai'," ujar Direktur Rifka Annisa, Suharti, selaku pendamping korban di Yogyakarta, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Rektor: Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswi KKN UGM Berakhir Damai

Dijelaskannya, penggunaan diksi damai menegasikan berbagi proses perjuangan korban dalam memperoleh keadilan. Penggunaan diksi damai juga menjadi pemicu anggapan bahwa korban telah menyerah dalam berjuang.

"Membuat capaian-capaian perubahan yang dibuat oleh (korban) dan gerakannya selama hampir satu setengah tahun (dalam memperjuangkan keadilan) seolah tampak tak membuahkan hasil," lanjut Suharti.

Kesepakatan damai antara korban dan pelaku diungkap Rektor UGM, Panut Mulyono. Panut menegaskan keduanya telah bersepakat menyelesaikan kasus yang sedang diselidiki penyidik Polda DIY ini ke jalur nonlitigasi.

Baca juga: Kasus Agni Berujung Damai, Polda DIY: Penyidikan Masih Jalan

Nota kesepakatan damai diambil di Gedung Pusat UGM, Senin (4/2) sore. Mereka menyatakan berdamai dengan membubuhkan tanda tangan di atas kertas yang bermaterai. Tiga orang yang membubuhkan tanda tangan yakni korban, pelaku dan rektor.

Kesepakatan damai itu juga ditegaskan Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, fakultas asal korban. Erwan mengatakan bahwa melalui proses yang panjang dan berbagai pendekatan yang dilakukan UGM akhirnya penyelesaian nonlitigasi tercapai.


Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mbr)