DetikNews
Rabu 19 September 2018, 12:53 WIB

Ulah Bupati Tasdi: Salam Metal Hingga Seret PDIP ke Kasus Suap

Muchus Budi R. - detikNews
Ulah Bupati Tasdi: Salam Metal Hingga Seret PDIP ke Kasus Suap Eksresi Tasdi saat resmi ditahan KPK (Foto: Ari Saputra)
Yogyakarta -

Ada pengakuan mengejutkan dari Bupati Purbalingga nonaktif, Tasdi, awal pekan lalu. Dia mengaku uang suap yang diterimanya dari pembangunan Purbalingga Islamic Center digunakan untuk kegiatan PDI Perjuangan. Tujuannya, untuk 'mencari muka' di periode kedua.

Tasdi diduga menerima commitment fee sebesar 2,5 persen, yaitu Rp 500 juta, dari nilai proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap kedua sebesar Rp 22 miliar. Namun barang bukti yang disita KPK sebesar Rp 100 juta.

Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek multiyears yang dikerjakan selama 3 tahun dari 2017 hingga 2019 dengan total nilai proyek Rp 77 miliar, dengan rincian Rp 12 miliar untuk tahun anggaran 2017, Rp 22 miliar untuk tahun anggaran 2018, dan Rp 43 miliar untuk tahun anggaran 2019.

KPK telah menetapkan 5 tersangka. Kelimanya adalah Tasdi selaku Bupati Purbalingga dan Hadi Iswanto selaku Kabag ULP Pemkab Purbalingga, yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian ada 3 tersangka yang diduga pemberi suap, yaitu Hamdani Kosen, Librata Nababan, serta Ardirawinata Nababan.

Ulah Bupati Tasdi: Salam Metal Hingga Seret PDIP ke Kasus SuapProyek yang menyeret Tasdi sebagai pesakitan (Foto: Arbi Anugrah/detikcom)


Sejak awal ditangkap, Tasdi telah membuat publik geram. Dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi penyesalan. Semenjak ditangkap, ditahan hingga pemeriksaan oleh KPK, dia bahkan tercatat 3 kali menampilkan salam metal ketika diperlihatkan di hadapan publik.

Tentang apa maksud Tasdi mengulang-ulang salam tiga jari itu, hanya dia yang tahu. Publik hanya menebak-nebak. Ada yang menyebut saat itu Tasdi sedang ingin menutupi rasa malu dan takut menghadapi kasusnya. Ada pula yang menafsirkan Tasdi ingin memberi 'kode keras' kepada partainya yang memang mendapatkan nomor urut 3 dalam Pemilu mendatang.

Saat menjabat bupati aktif, Tasdi juga menjabat Ketua DPC PDIP Purbalingga. Namun setelah ditangkap KPK 4 Juni 2018 lalu, ia dipecat dari partai. Nah, saat bersaksi dalam sidang 4 terdakwa lainnya, Tasdi blak-blakan mengaku bicara kepada Hadi bahwa dia butuh uang Rp 500 juta. Hadi kemudian melanjutkan pesan itu ke Librata.


"Saya sampaikan butuh Rp 500 juta untuk kepentingan partai," kata Tasdi di pengadilan Tipikor Semarang, Senin (17/9/2018).

"Saya bertanggungjawab memenangkan partai (Cagub PDIP di Purbalingga). Kalau tidak memenangkan partai, nanti tidak direkomendasi (sebagai bupati) lagi," tandasnya.


Pengakuan gamblang dari Tasdi tersebut mengindikasikan adanya aliran dana suap ke partai. Namun sejauh ini pimpinan PDI Perjuangan di Jateng belum bisa dimintai konfirmasi terkait pengakuan itu.

Namun sejumlah pakar hukum pidana mendesak KPK agar mengusut tuntas pengakuan Tasdi. Pakar hukum pidana dari Unsoed Purwokerto, Hibnu Nugroho, menegaskan jika memang uang tersebut digunakan untuk kepentingan partai, selaku kelembagaan bisa terkena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang kejahatan korporasi.


"Dengan cara ini kita akan melihat apakah ini sumbangan kader, karena sumbangan kader dari uang pribadi ataukah yang hasil kejahatan. Jika uang hasil kejahatan bisa kena TPPU (tindak pidana pencucian uang). Uang hasil korupsi, itu lebih parah kalau begitu, jadi partai yang kena," ujar Hibnu kepada detikcom.




Tonton juga 'Bupati Purbalingga Dipecat dari PDIP dan Tak Diberi Bantuan Hukum':

[Gambas:Video 20detik]


(mbr/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed