"Sampai dengan Bulan Mei itu jumlah klaim termasuk klaim obat yang belum dibayarkan (BPJS Kesehatan) Rp 18,07 miliar sekian," kata Vice Director of Public and Finance RSUD Bantul, Agus kepada wartawan, Senin (30/7/2018).
Agus mengatakan, keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan adalah isu nasional. Sementara di RSUD Bantul mengalami keterlambatan pembayaran klaim pada Bulan April dan Mei 2018.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kalau berbicara hitungan kita sampai Juni itu (tunggakan pembayaran klaim) berada di angka Rp 26 miliar. Tapi memang Juni belum kita berita acarakan, belum kita tagihkan," lanjutnya.
Terkait keterlambatan klaim ini, lanjut Agus, Bupati Bantul Suharsono dan Sekda Pemkab Bantul Riyantono telah memberikan arahan. Intinya pemkab tidak ingin pelayanan kesehatan di RSUD Bantul terganggu.
"Apapun kondisi rumah sakit terkait klaim BPJS rumah sakit harus tetap melayani sepenuh hati. Tidak boleh ada perbedaan pelayanan maupun tidak boleh ada pengurangan pelayanan. Jadi semua harus tetap dilayani," ucap Agus.
Agus mengakui bahwa RSUD Bantul sekarang ini dihadapkan dengan persoalan defisit keuangan. Oleh karenanya, pihaknya berharap pihak BPJS Kesehatan segera membayarkan klaim yang belum terbayar tersebut.
"Notabene memang cadangan devisa kita hampir tidak ada untuk bulan depan. Memang rumah sakit ini dalam posisi sulit. Tapi kita tidak mungkin menunda operasional dan tidak mungkin menunda pelayanan," jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, kata Agus, RSUD Bantul sedang berupaya melakukan efisiensi. Di antaranya dengan menunda pembayaran biaya belanja yang tidak mengganggu operasional pelayanan rumah sakit.
"Contohnya obat yang masih bisa dipending pembayarannya ya kita lakukan mediasi untuk pending. Kalaupun terpaksa, ini juga masih menjajaki apakah memungkinkan untuk meminta dana talangan dari perbankan," pungkas dia. (sip/sip)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini