Fahri Hamzah Ngetweet Soal Siswa yang Dikeluarkan dari SMAN 1 Semarang

Fahri Hamzah Ngetweet Soal Siswa yang Dikeluarkan dari SMAN 1 Semarang

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Kamis, 01 Mar 2018 15:56 WIB
Fahri Hamzah Ngetweet Soal Siswa yang Dikeluarkan dari SMAN 1 Semarang
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Gibran Maulana/detikcom
Semarang - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan rasa prihatin dengan dikeluarkannya 2 siswa SMAN 1 Semarang. Lewat akun Twitternya, Fahri juga membuat tagar dukungan.

Ada 3 cuitan Fahri hari ini yang menanggapi perkara tersebut. Yang pertama ia mention akun twitter @ganjarpranowo dan @Kemdikbud_RI.

"Pak @ganjarpranowo tolong bantu komunikasikan selamatkan Anin dkk. Mereka mau ujian malah dipecat. Juga @Kemdikbud_RI segera bertindak. Jangan telat masa depan orang bisa hancur," cuit Fahri, Kamis (1/3/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Usut PRILAKU sepihak. Kenakalan remaja jangan main pecat. Kenakalan negara aja dibiarin aja. Jangan ngawur itu sekolah. #SaveAninAfif," cuit kedua Fahri.

Cuitan pertama langsung ditanggapi Ganjar yang saat ini masih cuti dari jabatan Gubernur Jawa Tengah. Namun Ganjar mengaku tetap memantau perkara itu.


"Sudah direspon oleh pemprov sjk kejadian. Mhn maaf pak ketua saya sdg cuti tp saya ikut pantau," kata Ganjar.

"Maturnuwun pak Gub... Saya doakan sukses... Tapi tolong pantau jangan ada anak kita yang dikeluarkan... Ini mau ujian... Saya kontak pak menteri segera...," jawab Fahri.

Untuk diketahui, pengurus OSIS SMAN 1 Semarang, AN dan MA diminta mengundurkan diri oleh pihak sekolahan dengan tuduhan bullying dan kekerasan dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan.

Pihak sekolah mengaku keputusan diambil setelah ada temuan video kekerasan. Poin kesalahan pun langsung dijatuhkan seketika dengan jumlah 100 lebih yang artinya siswa yang bersangkutan harus keluar.


Video yang dimaksud memang tidak dipublish dan hanya diperlihatkan kepada beberapa orangtua. Para orangtua menilai ada sejumlah kejanggalan dalam keputusan itu termasuk soal penjatuhan poin dan tidak adanya peringatan terlebih dahulu.

Anggota DPD RI, Bambang Sadono juga berkomentar seharusnya sekolah yang bertanggungjawab karena kegiatan OSIS pasti disetujui sekolah dan ada guru pengawasnya.

"Dinas pendidikan jangan malah memberi sanksi ke muridnya, tapi ke Kepala Sekolahnya. Dia harus tanggungjawab, tidak diam-diam saja terus anaknya dipersoalkan," kata Bambang di kantor DPD Jateng, Rabu (28/2).

Sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah hanya mengambil langkah mencarikan sekolahan untuk dua siswa yang "dikeluarkan" itu. (alg/sip)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads