.webp)
Kabupaten Bandung masuk ke dalam daerah di Bandung Raya yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, pihaknya pun saat ini telah mempunyai aturan mengenai PPKM level 3 di Kabupaten Bandung.
Ketika disinggung akan mengeluarkan Perbup (peraturan bupati), pihaknya menegaskan masih menunggu Inmendagri dari pemerintah pusat. Dengan itu, kata dia, akan membuat pembatasan-pembatasan melalui Perbup.
"Tapi kurang lebih gambarannya adalah pertama harus segera dilaksanakan vaksin, terutama lansia, yang komorbid, yang punya penyakin bawaan," ujar Dadang, saat ditemui di Rumah Dinas, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (8/2/2022).
Dadang menjelaskan, bagi masyarakat terutama lansia dan yang mempunyai penyakit bawaan untuk tetap berada di rumah dan lingkungan lainnya. "Kemudian selalu pakai masker," ujarnya.
Ia menuturkan, saat ini sudah menyiapkan skema mengenai pembatasan mobilitas masyarakat. "Pembatasan Ganjil Genap Sudah mau diberlakukan," ucapnya.
Mengenai Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Dadang menyebutkan saat ini di Kabupaten Bandung belum ada kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkungan sekolah. Meski demikian,PTM di Kabupaten Bandung masih dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen.
"Untuk masalah PTM, itu tetap 50 persen, tapi wajib vaksin," jelasnya.
Dia menambahkan, saat ini akan melakukan tracing di lingkukan sekolah. Kata dia, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19.
"Kita juga akan melihat penyebaran omicron di Kabupaten Bandung, kalau sudah kelihatan, kita sampling saja dari beberapa sekolah. Misalkan dari jumlah 100 tenyata hanya ada 10 atau sama sekali tidak ada, ini yang akan menjadi indikator kita kembali ke level 2 atau level 1," ucapnya.
Selain itu, Pihaknya menjelaskan, Kabupaten Bandung sempat mengalami kekurangan stok vaksin. Dengan itu, kata dia, saat ini pihaknya sudah meminta kembali ke pemerintah pusat untuk stok vaksin di Kabupaten Bandung.
"Vaksin hanya stok tinggal 4600 dosis. Saya sudah meminta lagi langsung ke Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan supaya bisa dikirim, karena ada beberapa vaksin yang kedua, lansia, dan vaksin untuk booster," ujarnya.
"Insya Allah kita kerjasama dengan TNI/POLRI, dan Nakes juga terus bergerilya, saat ini kalau berdasarkan hitungan fasilitas kesehatan (faskes) sekitar 82 persen kalau NIK 94 persen," pungkasnya.
