.webp)
Kasus dugaan pemotongan dana operasional (BOP) PAUD di Pandeglang, Banten mulai menemui sejumlah fakta baru. Salah satunya, modus untuk memotong dana bantuan tersebut yang dialihkan untuk pembelian buku ternyata harganya berbanding jauh dengan harga yang berada di pasaran.
Pengakuan itu disampaikan oleh seorang pengelola PAUD di Pandeglang Ratu Sopiatul Rohmah di hadapan anggota Komisi IV DPRD. Ratu menyatakan, lembaganya diarahkan oleh seorang oknum ASN agar membeli buku dengan harga satuan Rp 13 ribu. Namun setelah ia telusuri, harga buku tersebut hanya senilai Rp 3 ribu.
"Harganya enggak sesuai pasaran, pak, pokonya enggak sesuai dengan yang kita beli, perbedaannya jauh banget. Saya kalau biasa beli di penerbit di luar itu paling satu bukunya Rp 3 ribu, kalau yang ini harganya Rp 13 ribu satunya," katanya di Pandeglang, Banten, Rabu (26/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ratu bercerita, PAUD yang dikelolanya pada tahun 2021 menerima bantuan senilai Rp 4,5 juta. Oknum ASN ini lalu meminta uang sekitar Rp 3 juta kepadanya agar bisa membeli buku yang oknum ini koordinir sendiri asalkan uangnya bersumber dari dana BOP tersebut.
"Waktu itu kita dikumpulkan di satu tempat, tapi kita tidak tahu kalau itu ada arahan pembelian buku, itu tadinya saya dengar cuma sosialisasi laporan BOP doang. Ternyata di sana kita diberi arahan untuk membeli buku, dan itu harus kita isi dengan jumlah siswa," ungkapnya.
Dari dana yang dipotong itu, PAUD milik Ratu akan mendapatkan buku sebanyak 212 eksemplar. Tapi karena harganya kemahalan, Ratu jelas menolak pembelian buku ini dan lebih memilih mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan lembaganya.
"Waktu itu saya cuma ngasih uang hampir Rp 500 ribu doang pak, karena saya tidak mau membeli semua. Saya juga pengen menyesuaikan dengan kondisi keuangan lembaga saya, kalau buat buku semua kan habis nanti pak buat kebutuhan yang lain," ucapnya.
Karena menolak, Ratu mengaku sempat mendapat ancaman dari oknum ASN ini lantaran tak mau menganggarkan dana BOP untuk pembelian buku. Tapi waktu itu, Ratu menganggap ancaman tersebut hanya candaan.
"Kalau ancaman langsung sih enggak, karena saya anggapnya bercanda aja pak. Katanya kalau enggak beli buku, LPj-nya mau diperiksa, diaudit gitu. Waktu itu saya bilang ya silakan aja," ujarnya.
Di hadapan anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Ratu memastikan buku tersebut sama sekali tak akan berguna bagi anak-anak PAUD. Pasalnya, ia menganggap buku itu tidak cocok untuk anak PAUD di lembaganya lantaran masih jarang ada anak yang bisa membaca.
"Terus tidak sesuai juga pak dengan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak, karena itu belum waktunya. Mungkin kalau untuk menambah ilmu pengetahuan ke gurunya enggak masalah, tapi kalau buat anak-anak itu enggak cocok. Tapi malah diwajibin aja beli bukunya pak," keluhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat menegaskan pengadaan buku untuk PAUD sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan itu. Ia memastikan akan menindaklanjuti aduan ini agar tak terulang lagi di kemudian hari.
"Kita tadi pertanyakan dengan lembaga PAUD, sesuai kebutuhan atau tidak. Ternyata kata mereka enggak. Kami juga tidak ingin ada pemaksaan atau intimidasi. Intinya jangan sampai dunia pendidikan ini tercoreng oleh orang-orang atau kelompok yang tak bertanggung jawab," pungkasnya.
Selain itu, dia menyebut pengadaan buku yang berasal dari dana bantuan operasional (BOP) PAUD sudah menyalahi aturan. Pasalnya, pihaknya menemukan adanya unsur pemaksaan saat proses pengadaan itu dilakukan.
"Jadi dari hasil obrolan tadi, kalau secara intimidasi memang tidak ada yah. Cuma kan, ya beli buku, pemesanan, harus. Itu kan bisa disimpulkan yah ada unsur pemaksaannya," kata Habibi.
Atas temuan ini, Habibi mengaku Komisi IV DPRD akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat Pandeglang. Ia bahkan menilai, kasus ini sudah layak jika memang diusut oleh aparat penegak hukum (APH) di Pandeglang.
"Saya kira Inspektorat juga masih jalan pemeriksaannya, jadi nanti mungkin sudah selesai bisa langsung dilimpahkan ke penegak hukum. Tapi intinya, para pengelola PAUD ini sudah berani terbuka, mereka sudah berani memberikan keterangannya yah demi menyelamatkan dunia pendidikan kita," pungkasnya.
(mso/mso)
