Ini Upaya Pemkot Cimahi dan Pemkab Bandung Barat Hadapi Omicron

Whisnu Pradana, Muhammad Iqbal - detikNews
Senin, 24 Jan 2022 15:48 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi Omicron (Edi Wahyono/detikcom).
Cimahi -

Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana menginstruksikan agar setiap Rumah Sakit bersiap menghadapi lonjakan kasus COVID-19 khususnya varian Omicron. Pasalnya, varian tersebut diprediksi akan melonjak tinggi pada Februari hingga Maret mendatang.

Apalagi, saat ini sudah ditemukan kasus Omicron di Cimahi. Sejauh ini, ada satu warga Kota Cimahi yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron.

"Kita sampai bulan Maret ini kita harus siap, baik saran prasarana serta rumah sakitnya," ungkap Ngatiyana di Pemkot Cimahi, Senin (24/1/2022).

Ngatiyana menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan satgas tingkat bawah dan direktur rumah sakit umum daerah. Ia meminta agar setiap elemen pencegahan dan penanganan COVID-19 harus dalam keadaan siap.

Ada tiga rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Cimahi yang akan disiagakan. Seperti Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat dan Rumah Sakit Mitra Kasih.

"Kita sudah perintahkan ke Dinkes dan Dirut RSUD, satu rumah sakit harus disiapkan ruangannya, ruangan perawatan, prasaran penanganan COVID, nakes, oksigen stand by, termasuk obat-obatan," tuturnya.

Apabila kekurangan tenaga kesehatan, ia meminta agar cepat lakukan rekrutmen. Hal ini mengantisipasi apabila terjadinya penularan kepada tenaga kesehatan secara masif.

Selain itu, tempat karantina yang berada di Cimenteng dan Baros kembali diaktifkan setelah kosong tidak ada pasien. "Ini termasuk nakes, bila kurang cari untuk direkrut. Tempat isolasi di Menteng dan Baros harus disiapkan. Jika ada lonjakan kita mainkan (sudah siap)," ungkapnya.

Sementara itu, Pemkab Bandung Barat bakal kembali menerapkan skema Work From Home (WFH) untuk sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah pencegahan melonjaknya kasus COVID-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan skema tersebut bakal diterapkan oleh semua daerah di Jawa Barat mengikuti arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Iya kita akan menerapkan lagi WFH, jadi enggak akan 100 persen WFO nanti. Itu dilakukan melihat tren kasus (COVID-19) meningkat," ujar Asep kepada wartawan di Pemkab Bandung Barat, Senin (24/1/2022).

Berdasarkan hasil rapat yang dilakukan pada pekan lalu, Asep mengatakan pemerintah provinsi memprediksi lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Barat bakal mencapai puncaknya di bulan Juni jika tak segera diintervensi.

"Kalau tidak segera diintervensi ya maka di bulan Maret bisa terus melonjak, kemudian nanti di bulan Mei seperti apa kondisinya, dan kemungkinan puncaknya di Juni. jadi perlu dicegah, jangan dibiarkan," ujar Asep.

Tak hanya WFH untuk ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Asep juga meminta masyarakat tidak terlena dengan melandainya kasus COVID-19 dalam beberapa bulan belakangan.

"Intinya yang harus sadar itu masyarakatnya jangan sampai abai menerapkan protokol kesehatan. Kita mengizinkan aktivitas di luar ruangan tapi jangan sampai abai," tutur Asep.

Ia menyebut pengetatan terhadap aktivitas masyarakat berjalan selaras dengan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 sejak dua tahun belakangan.

"Kita juga ingin ekonomi bangkit, jadi tidak serta merta membatasi aktivitas. Jadi kita ingin adaptasi kebiasaan baru termasuk WFH itu kan," ucap Asep.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memprediksi bahwa varian Omicron akan mengalami peningkatan kasus pada pertengahan Februari dan awal Maret 2022. Hal tersebut merupakan hasil pengamatan pemerintah pada trajectory kasus COVID-19 varian Omicron di Afrika Selatan.

"Dari hasil trajectory (kasus Covid-19) di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers, Minggu (16/1).

Opsi mengetatkan seperti PSBB dan PPKM akan diberlakukan. Namun, opsi tersebut menjadi opsi terakhir dari sejumlah opsi yang disiapkan. "Pengetatan mobilitas akan kita jadikan opsi terakhir untuk melakukan," ujarnya.

(mso/bbn)