Banyak Warga Lebak Tak Lulus SMP, Pakar Minta Perda Pendidikan Dievaluasi

Fathul Rizqoh - detikNews
Kamis, 20 Jan 2022 12:36 WIB
34.555 Madrasah Siap untuk PTM Terbatas 2022
Foto: Ilustrasi (A.Prasetia/detikcom).
Lebak -

Pemerintah Kabupaten Lebak dinilai tidak serius menjalankan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No. 2 Tahun 2010. Hal ini karena pasal dan ayat yang tercantum pada perda tidak dilaksanakan dengan baik.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik di Lebak Harits Hijrah Wicaksana mengatakan perda yang sudah dibuat seharusnya dapat diterapkan. Tapi kenyataannya, masih banyak anak di Lebak yang tidak tamat SMP.

"Padahal kebijakannya sudah ada (perda). Di salah satu pasal disebutkan, mewajibkan belajar selama 9 tahun. Tapi, sampai saat ini tidak ada evaluasi terkait penyelenggaraan perda," katanya kepada detikcom, Kamis (20/1/2022).

Harits mengaku pernah menyinggung hal ini kepada stakeholder di Pemkab Lebak. Jawaban yang ia dapat dirasa sangat mengecewakan. Menurutnya, wajib belajar itu bukan hanya ditujukan untuk masyarakat, namun pemerintah juga harus turun tangan menangani persoalan ini.

"Jawabannya 'kita sudah membuat perda wajib belajar 9 tahun', loh kata saya ini perspektif yang salah, enggak bisa begitu. Harusnya ketika pemerintah mewajibkan anak-anak sekolah bukan hanya anak tapi pemerintah juga. Siapkan sarana prasarananya," tegasnya.

Selain itu, Harits menilai ada beberapa pagu anggaran yang bisa dialihkan untuk pendidikan. Bukan hanya untuk sosialisasi atau rapat berkala tanpa menghasilkan apa-apa.

"Sosialisasi, sosialisasi, sosialisasi, rapat, rapat, rapat. Padahal itu anggaran kalau dihitung pertahun besar sekali. Kalau anggaran itu bisa dihemat untuk perbaikan sekolah, honor guru-guru ditambah, atau kuota. Itu kan juga solusi," ucapnya.

Menurutnya, Pemkab Lebak harus kembali membaca perda yang dibuat. Lalu bandingkan dengan kondisi di lapangan. Setelah itu lakukan evaluasi perda 5 tahun sekali.

"Saran saya mereka harus baca dan praktekan lagi perda itu. Lebak sudah keren pemerintah sudah banyak mengambil alih tapi ada pasal banci. Intinya pemerintah punya batasan, seolah-olah kaya cuci tangan," tegasnya.

Sementara untuk masyarakat, lanjutnya, banyak program beasiswa yang bisa diikuti. Sehingga biaya bukan lagi jadi kendala yang tidak bisa dihadapi.

"Ya, belum membuat skala prioritas. Kalau pendidikan itu jadi skala prioritas, kan enak punya ilmunya, uang dapat. Uang yang bekerja dengan kita,"tandasnya.

Selain itu, lanjut dia perlu pendidikan khusus kepada warga untuk menopang pariwisata di Kabupaten Lebak. Harus ada pendidikan informal berbasis sadar wisata.

"Kalau saat ini visi-misi bupati adalah pariwisata, tanamkan anak-anak sejak dini bagaimana mengelola tempat wisata dengan baik, masyarakat yang baik, bagaimana management wisata nya," ujarnya.

Selanjutnya, Pemkab Lebak bisa bekerjasama dengan para pelaku kreatif melalui pelatihan. Sehingga tempat-tempat wisata bisa dikelola dengan maksimal.

"Saya sepakat hari ini, ijazah itu diperlukan untuk syarat bekerja. Tapi, belum tentu orang yang punya ijazah dapat bekerja dengan baik. Kenapa? Karena tidak dibarengi soft skill dan hard skill yang ada," paparnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lebak tahun 2021. Dari data BPS tersebut diketahui penduduk Lebak paling banyak lulusan SD mencapai 46,52 persen. Disusul lulusan SMP sebanyak 19,78 persen, kemudian lulusan SMA sebanyak 13,99 persen.

Untuk anak SD usia 7-12 tahun, angka partisipasi sekolahnya sebesar 98,11 persen, sisanya sebesar 1,89 persen tidak bersekolah. Jika dibandingkan dengan partisipasi sekolah anak usia SD, partisipasi sekolah anak SMP/SLTP usia 13-15 tahun berada di bawahnya. Baru mencapai 93,7 persen atau dari 100 anak usia SMP ada sekitar 7 anak yang tidak bersekolah. Sementara angka partisipasi anak SMA/ SLTA usia 16-18 tahun jauh lebih rendah, yaitu 51,59 persen. Artinya, dari 100 anak usia SMA hanya 52 anak yang sedang duduk di bangku sekolah.

(mso/bbn)