Hakim Sunat Vonis Eks Pejabat BIG-LAPAN di Kasus Korupsi Citra Satelit

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 18 Jan 2022 15:05 WIB
Poster
Ilustrasi kasus korupsi (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Bandung -

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menyunat vonis dua eks pejabat lembaga negara dalam perkara korupsi pengadaan citra satelit dengan kerugian Rp 137 miliar. Hukuman keduanya menjadi ringan dari vonis tingkat pertama.

Dua eks pejabat lembaga negara itu yakni Priyadi Kardono selaku eks Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Muchammad Muchlis selaku mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Keduanya melakukan korupsi bersama Lissa Rukmi Utari selaku Dirut PT Waindo Specterra sekaligus Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa.

Dalam petikan putusan di tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang dibacakan pada 22 Oktober 2021, kedua eks pejabat itu divonis hukuman masing-masing enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya dianggap majelis hakim yang diketuai oleh hakim Denni Arsan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI 20/2001 perubahan atas UU RI 31/1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atas putusan hakim PN Bandung tersebut, keduanya mengajukan banding ke PT Bandung. Di tingkat PT Bandung, majelis hakim yang diketuai oleh Elly Endang Dahliani mengabulkan banding kedua terdakwa. Atas dikabulkannya banding tersebut, hukuman keduanya jadi ringan atau dua tahun bui. Putusan PT itu dibacakan pada 6 Desember 2021.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Priyadi Kardono dan Muchamad Muchlis dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda masing-masing Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan," tulis petikan putusan sebagaimana dilihat detikcom pada situs resmi Mahkamah Agung (MA), Selasa (18/1/2022).

Kuasa hukum kedua terdakwa, Fredy P Sibarani, menilai putusan yang dibacakan oleh PT Bandung tersebut bukan semata-mata hakim menyunat hukuman. Menurut dia, putusan itu sudah sesuai dengan fakta persidangan dan kondisi di lapangan.

"Vonis dua tahun di Pengadilan Tinggi tersebut lah yang sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan selayaknya kedua klien kami dibebaskan karena tidak ada suap dan gratifikasi dan tidak ada niat memperkaya diri sendiri atau orang lain," ucap Fredy kepada detikcom.