Diduga Korupsi, 2 Eks Pejabat Lembaga Negara Rugikan Negara Rp 137 M

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 16 Jun 2021 19:25 WIB
Sidang korupsi
Foto: Sidang korupsi (Dony Indra Ramadhan/detikcom).
Bandung -

Dua mantan pejabat lembaga negara didakwa melakukan korupsi. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik korupsi itu senilai Rp 137 miliar.

Dua pejabat negara tersebut yakni Pribadi Kardono selaku eks Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Muchammad Muchlis selaku mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN). Keduanya melakukan korupsi bersama Lissa Rukmi Utari selaku Dirut PT Waindo Specterra sekaligus Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa.

"Melakukan beberapa tindakan pidana dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Maret 2016 melakukan secara melawan hukum yaitu dalam pengadaan citra satelit resolusi sangat tinggi (CART) 1 pada BIG yang bekerja sama dengan LAPAN," ucap jaksa KPK Haerudin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (16/6/2021).

Haerudin menyebut kasus itu melibatkan penyedia barang dan jasa. Dalam proses penyusunan spesifikasi teknis, ditunjuk penyediaan barang dan jasa oleh pelaksana swakelola.

"Yaitu Pusfatekgan tidak sesuai dengan yang berlaku dan membiarkan panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan secara memadai serta membuat bukti dokumen pendukung kelengkapan pembayaran tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya," tutur Haerudin.

Haerudin menjelaskan pengadaan CSRT itu dilakukan di tahun 2015. Pengadaan itu dilakukan dalam dua tahap.

Untuk tahap pertama, pengadaan data CSRT dilakukan sebagai data dasar untuk gerakan desa 2015 dan kawasan tertinggal senilai Rp 67,3 miliar. Kemudian tahap kedua pengadaan CSRT sebagai data dasar untuk pembuatan peta dasar RDTR senilai Rp 111,7 miliar.

Menurut Haerudin dalam dakwaannya Muchammad Muchlis pernah melakukan negosiasi dengan PT Bhumi Prasaja dan PT Ametia Indogeo Prakarsa selaku vendor mengenai adanya diskon terkait pembelian data ke Airbus atau digital globe.

Usai proses pengadaan selesai dan dilakukan pembayaran terhadap PT Ametis, Priyadi dan Muchlis menerima ATM yang berisi uang dari Lissa Rukmi Utari untuk kepentingan pribadinya.

Dalam kasus ini, Haerudin mengatakan dalam kasus ini kedua terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yakni PT Ametis Indogeo Prakarsa sebesar Rp 35,7 miliar dan PT Bhumi Prasaja sebesar Rp 8,9 miliar.

"Akibatnya perbuatan tersebut merugikan negara Rp 137,7 miliar sebagaimana hasil audit perhitungan kerugian negara pada BIG dan LAPAN tahun 2015," kata dia.

(dir/mso)