.webp)
Pemkab Garut membentuk tim khusus untuk menangani radikalisme. Tim tersebut salah satu tujuannya bergerak untuk memberantas paham Negara Islam Indonesia (NII).
Bupati Rudy Gunawan mengatakan dia sudah memerintahkan pembentukan tim tersebut melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. "Kami sudah membentuk Satgas Anti Intoleransi. Kami sekarang ini melakukan langkah cepat," ucap Rudy, Selasa (11/1/2022).
Menurut dia, selain penelusuran kepada orang-orang yang disinyalir terpapar paham radikal, tim ini juga dikerahkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Polri, TNI, Pemda hingga ulama diketahui tergabung dalam tim ini. Tim tersebut, kata Rudy, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemda juga terus melakukan upaya edukatif terhadap mereka (warga terpapar paham radikal), supaya kembali ke jalan yang lurus," kata Rudy.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut Sirojul Munir mengatakan tim itu dibentuk usai ribut-ribut puluhan anak di Kelurahan Sukamentri, Garut, dibaiat kelompok aliran sesat NII, beberapa waktu lalu.
"Jadi itu saat kami dengan Forkopimda berkoordinasi tentang penanganan terjadinya pembaiatan di Kelurahan Sukamentri itu oleh NII. Hasil kesimpulan dari koordinasi tersebut, Bupati memerintahkan Bakesbangpol untuk membuat satgas penanganan paham radikalis dan intoleran," ujar Munir.
Menurut Munir, fungsi dari satgas tersebut belum optimal. Sebab, saat ini konsep masih dirancang Bakesbangpol. Dia berharap satgas tersebut segera turun ke lapangan untuk memberantas paham radikal.
"Satgas ini sendiri mekanisme gimana, tupoksi dan sebagaimananya belum jelas. Maka belum bisa jalan secara maksimal," ucap Munir.
Keberadaan NII Nyata dan Bikin Resah
Eksistensi kelompok NII sebagai salah satu aliran sesat dan terlarang di Garut dianggap kian nyata dan mengkhawatirkan. Bahkan, kalangan ulama sempat menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Garut pada Rabu (5/1) terkait persoalan tersebut.
Dalam aksi damai itu, Almagari atau Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikal dan Intoleran mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memberantas aliran radikal, salah satunya NII. Menanggapi hal tersebut, Sirojul Munir mengatakan eksistensi NII di Kabupaten Garut sebenarnya saat ini cukup mengkhawatirkan.
"Sebetulnya menurut pandangan kami, walaupun ini perlu divalidkan, ini sudah nyata mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan, mereka sudah berani terang-terangan untuk terbuka. Setahu saya, aslinya semacam terselubung, kalau sekarang sudah berani menantang, terbuka," tutur Munir.
Eksistensi kelompok radikal NII ditandai dengan adanya kemunculan kabar 59 warga Sukamentri, Garut yang dibaiat kelompok NII beberapa waktu lalu. Para ulama dan tokoh masyarakat berharap agar Pemda Garut dan pihak terkait bisa lebih serius dalam memberantas aliran radikal ini.
Dalam aksi damai yang dilakukan Almagari, Pemkab dan DPRD Garut berjanji segera membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait anti radikalisme. "Janji DPRD Garut, paling lama satu tahun ini akan ada (Perda)," kata Munir.
