Sejumlah kebijakan Pemprov Jabar menjadi polemik sepanjang tahun 2021. Mulai dari heboh sewa helikopter untuk Wagub Jabar hingga polemik postingan Petani Milenial Ridwan Kamil.
Heboh Sewa Helikopter Wagub Jabar
Rencana pengadaan langsung sewa helikopter untuk mobilitas Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum sempat membuat heboh di tengah masa pandemi. Anggaran yang disiapkan terbilang cukup besar yakni Rp 600 juta.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), ada 10 paket yang muncul bila dimasukkan kata 'sewa helikopter' dalam kotak pencarian.
8 dari 10 paket yang muncul di antaranya adalah paket Sewa Helikopter Mobilitas Wakil Gubernur mulai dari Paket 1 hingga 8 dengan metode pengadaan langsung, yang dimulai dari bulan Februari hingga September 2021. Situs tersebut bisa diakses oleh publik dengan mengakses laman https://sirup.lkpp.go.id/.
Dalam daftar tersebut tertera rencana pengadaan itu dilakukan Pemprov Jabar di bawah satuan kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi rencana pengadaan paket di Kota Bandung.
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Abdy Yuhana mengaku baru mengetahui ada rencana pengadaan untuk sewa helikopter. Pihaknya pun akan melakukan tindak lanjut dengan mengklarifikasi sejumlah pihak terkait rencana tersebut.
"Ya pasti dimintakan klarifikasi terkait anggaran tersebut, apakah anggaran heli itu sudah menjadi kebutuhan? Atau apakah anggaran tersebut digunakan?" ujar Abdy saat dikonfirmasi detikcom.
Penelusuran detikcom, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum pernah mengunggah foto berlatar belakang satu unit helikopter. Dia berpose bersama sang istri. Foto itu diunggah Uu via akun Instragram-nya @ruzhanul.
Menanggapi informasi tersebut, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengakui menggunakan layanan transportasi udara itu untuk memudahkan menjangkau masyarakat. Mengingat, ada wilayah yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan darat.
"Khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," ucap Uu dalam keterangan yang diterima detikcom.
"Ada 27 kota/kabupaten, 5.312 desa dan ribuan kelurahan. Ini memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat kita harus datang ke daerah karena ada beberapa daerah yang belum terkonektivitas dengan baik atau ada (lokasi) bencana yang datang ke wilayah tersebut dan yang lainnya," kata Uu melanjutkan.
Uu mengatakan anggaran yang dialokasikan masih tersimpan dan berbentuk dana cadangan, sehingga hanya dikeluarkan saat harus menyewa helikopter. "Kalau tidak dipakai nanti jadi silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," tutur Uu.
Menurutnya, menyewa jauh lebih murah dibandingkan harus membeli helikopter yang harganya bisa mencapai Rp 80 miliar. Harga tersebut belum termasuk membeli peralatan tambahan, biaya gaji pilot, sewa garasi dan yang lainnya.
"Maka ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter ini. Kalau ada masyarakat yang berkomentar, kita meminta maaf kepada masyarakat dan ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang," ucap Uu.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menilai penggunaan jasa transportasi udara itu merupakan hal yang wajar dan hanya dipakai di situasi yang benar-benar darurat.
"Anggaran untuk gubernur dan wakil gubernur itu di Biro Administrasi Pimpinan, anggaran itu disediakan dan hanya dipakai jika benar-benar dibutuhkan. Harus dipahami mayoritas pengguna transportasi seperti dalam kondisi darurat ini hanya bisa digunakan saat kondisi sudah darurat, harus ada bab darurat dulu baru dilakukan," ujar Ridwan Kamil.
Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan lanskap geografis Jabar sangat luas dan tidak semua wilayah itu bisa dijangkau dengan kendaraan mobil. "Bisa delapan jam, sembilan jam. Menurut saya itu wajar saja dari sisi kebutuhan," katanya.
Selama ini, kata Kang Emil, Pemprov Jabar kerap meminjam helikopter milik TNI AU, Polri atau BNPB. Hal itu dilakukan untuk mengurangi potensi menggunakan helikopter dari pihak swasta.
"Ada ongkos yang harus dibayar, kita mengurangi potensi-potensi menggunakan yang namanya heli swasta, memang mahal ya. Saya pernah difasilitasi Polda naik heli polisi, difasilitasi TNI juga, ini juga masuk ke dalam refocusing sebenarnya di angka yang disebutkan di media (total Rp 600 juta)," ujarnya.
"Itu sudah ter-refocusing 70 persenutk penangananpandemi, semuanya tidak terkecuali sudah disisir satu-satu sampai akhir Desember diarahkan untukpandemi termasuk anggaran pakwagub yang disampaikan di media," ujar Kang Emil.
(mud/mso)