.webp)
Ketua DPRD Banten Andra Soni menyarankan Gubernur Banten Wahidin Halim mempertimbangkan pencabutan laporan pidana atas buruh yang menggeruduk kantor Wahidin saat aksi penolakan UMP-UMK 2022 pada pekan lalu. Semua pihak agar saling memaafkan agar terjalin komunikasi yang lebih terbuka.
"Sebagai ketua DPRD saya berharap gubernur bisa mempertimbangkan mencabut laporan ini demi memperbaiki komunikasi kita yang tertutup dan juga dari sisi kemanusiaan," kata Andra dihubungi detikcom di Serang, Rabu (29/12/2021).
Aksi buruh pada pekan lalu yang menggeruduk kantor gubernur dianggap spontanitas dan tidak terencana. "Saya sebagai ketua DPRD berharap dan menyarankan ke gubernur untuk mempertimbangkan masalah hukum ini selesai," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Andra, kepemimpinan Wahidin akan diuji dalam mengatasi masalah ini. Ia berharap masalah Wahidin dengan buruh tidak mengganggu fokus-fokus pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di Banten.
"Ini diuji kepemimpinan beliau (Wahidin), rakyat bisa menilai. Tapi harapan besar saya sebagai ketua DPRD, berharap permasalahan ini selesai agar kita fokus melanjutkan cita-cita pembangunan provinsi Banten," ujar Andra.
Rencananya, DPRD Banten menggelar audiensi dengan perwakilan buruh pada Kamis (30/12/2021). Permohonan disampaikan oleh buruh dan bakal membahas masalah-masalah yang terjadi sekarang.
"Tapi secara umum saya melihatnya begini, kan proses hukum yang diajukan gubernur ke Polda sudah ditindaklanjuti dalam waktu yang cepat. Penahanan sudah dilakukan, proses hukum yang lain juga, penangguhan penahanan itu juga sudah dilaksanakan. Tapi tidak memberhentikan proses hukum," tutur Andra.
