Pleno dewan pengupahan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) belum memutuskan kata sepakat untuk kenaikan upah di tahun 2022. Antara buruh, Apindo, pemerintah dan pakar mengusulkan nilai yang berbeda.
Kepala Disnakertrans Banten Al Hamidi mengatakan pleno yang dilakukan tertutup antara dewan pengupahan menyepakati lima poin. Salah satunya rekomendasi kenaikan UMK bisa diserahkan ke kabupaten dan kota masing-masing.
"Bisa empat bisa lima, karena ada (opsi) dikembalikan pada kabupaten kota," kata Al Hamidi kepada wartawan, Jumat (26/11/2021) malam.
Menurutnya, kesepakatan menyetujui rekomendasi masing-masing untuk disampaikan ke gubernur. Di dewan pengupahan tidak bicara satu angka karena tidak mufakat.
"Yang jelas saya sampaikan bahwa ada kenaikan setiap kabupaten kota. Ini kita sudah kesepakatan seperti itu dari pemerintah sudah mengusulkan," ujar Al Hamidi.
Untuk usulan serikat pekerja, mereka mengusulkan agar gubernur menetapkan kenaikan UMK 13,5 persen berdasarkan survei kehidupan layak. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga tidak bisa dijadikan dasar acuan.
