Kejagung Lakukan Penilaian Aset Mega Korupsi Jiwasraya di Banten

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Jumat, 29 Okt 2021 14:39 WIB
Kejagung lakukan penilaian aset mega korupsi Jiwasraya.
Kejagung lakukan penilaian aset mega korupsi Jiwasraya (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom).
Serang -

Kejaksaan Agung melakukan penilaian aset yang tersebar di wilayah Provinsi Banten terkait mega korupsi Jiwasraya. Aset yang dinilai adalah eksekusi rampasan negara atas enam terpidana yang nanti akan dilelang dan masuk ke kas negara.

Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI Elan Suherlan mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kanwil DJKN, KPKNL Serang dan BPN untuk melakukan survei penilaian. Survei dilakukan sejak 24 Oktober hingga satu bulan ke depan.

"Penilaian ini proses untuk pelaksanaan penyelesaian perkara nanti akan dilakukan pelelangan. Seluruh barang rampasan di kasus Jiwasraya akan dilakukan pelelangan. Sebelum dilelang akan dilakukan penilaian. Kami di sini bersama DJKN dibantu BPN melakukan penilaian terhdap seluruh aset," kata Erlan di Kejaksaan Tinggi Banten, Jalan Serang-Pandeglang, Jumat (29/10/2021).

Ia mengatakan hasil lelang, nanti akan masuk ke kas negara. Penilaian dan survey atas aset itu berkaitan dengan kasus Jiwasraya yang nilainya Rp 18 triliun lebih.

Kejaksaan Agung juga meminta melibatkan Kejati Banten dalam survey dan penilaian oleh tim ini. Nanti, di lokasi-lokasi tanah yang dirampas akan dipasang plang sebagai tanda rampasan negara atas kasus mega korupsi Jiwasraya.

Di tempat sama, Kakanwil DJKN Banten Nuning SR Wulandari mengatakan pihaknya sudah melakukan penilaian untuk 139 bidang tanah khususnya di Lebak terkait Jiwasraya dari 7 hingga 29 Oktober. Untuk di Lebak ada 654 bidang dan ditarget selesai penilaian selama sebulan.

"Untuk minggu depan kami akan melaksanakan menyesuaikan 150 bidang tang yang akan kami selesaikan. Dalam 2 minggu ini setengah dari bidang tanah yang dimohonkan akan kami selesaikan dan penilaiannya akan kami serahkan," ujar Nuning.

Berikut aset tanah yang dirampas oleh negara dari mega korupsi khususnya di wilayah Kejati Banten:

Kota Tangsel

- Barang rampasan negara perkara atas nama terpidana Joko Hartono Tirto dan terpidana Hary Prasetyo 2 bidang tanah dan bangunan.

Kabupaten Tangerang

- Barang rampasan negara perkara terpidana Benny Tjokrosaputro, terpidana Hary Prasetyo dan terpidana Heru Hidayat.

- 37 (tiga puluh tujuh) bidang dengan luas keseluruhan 281.993 m2 dan 1 (satu) unit apartemen yang berada di 5 (lima) kecamatan yang tersebar di 14 (empat belas) desa yaitu:

1) Kecamatan Serpong, 2 (dua) bidang tanah dengan luas seluruhnya 5.860 m2.

2) Kecamatan Cisauk, 20 (dua puluh) bidang tanah dengan luas seluruhnya 229.147 m2 dan 1 (satu) unit apartemen.

3) Kecamatan Cikupa, 4 (empat) bidang tanah dengan luas seluruhnya 18.503 m2.

4) Kecamatan Tigaraksa, 2 (dua) bidang dengan luas seluruhnya 5.700 m2.

5) Kecamatan Sepatan, 9 (sembilan) bidang dengan luas seluruhnya 22.783 m2.

Kabupaten Serang

- Barang rampasan negara perkara an. Terpidana Benny Tjokrosaputro.

- 1 (satu) bidang tanah dengan luas 35.100 m2 di Kecamatan Tanara.

Kabupaten Lebak

- Barang rampasan negara perkara an. Terpidana Benny Tjokrosaputro

- 654 (enam ratus lima puluh empat) bidang tanah/bangunan bidang tanah dengan luas seluruhnya sekitar 300 hektar yang tersebar secara sporadik di 6 (enam) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Rangkasbitung, dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 1.040.130 m2.

2. Kecamatan Cibadak, dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 653.202 m2.

3. Kecamatan Sajira, dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 113.474 m2.

4. Kecamatan Maja, dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 1.101.250 m2.

5. Kecamatan Curugbitung, dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 692.648 m2.

6. Kecamatan Kalanganyar, dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 76.832 m2.

(bri/mso)