Hibah Ponpes Banten Disepakati Dicairkan Hanya Pakai Suket

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 19:14 WIB
Ade Ariyanto saat memberi kesaksian di kasus korupsi hibah ponpes Banten.
Sidang korupsi hibah ponpes Banten (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Serang -

Mantan Plt Biro Kesra Ade Arianto mengatakan bantuan hibah ke 3.926 ponpes pada 2020 dicairkan oleh penerima bisa lewat surat keterangan atau suket. Pencairan Rp 30 juta per pesantren katanya dipermudah berdasarkan kesepakatan Forum Pimpinan Pondok Pesantren (FSPP) dan Pemprov Banten.

Di hadapan majelis hakim, saksi Ade mengatakan kesepakatan itu dibuat pada 18 Maret 2020. Hadir di rapat itu adalah Inspektorat, Biro Kesra, Biro Hukum dan pengurus FSPP. Yang disepakati di pertemuan itu adalah penggunaan suket untuk pencairan hibah.

Usulan penggunaan suket ini dilakukan karena dari 3.926 penerima, banyak pesantren yang belum memiliki izin operasional (izop). Sedangkan mereka sudah terdaftar sebagai penerima berdasarkan SK Gubernur Banten.

"Intinya bahwa ketentuan dalam proses surat keterangan itu ada beberapa ponpes yang sudah mengajukan izop hanya keluarnya izin lama dan berbulan-bulan. Sehingga dari Kemenag mengeluarkan Surat Keterangan (suket) dalam proses pencairan," kata Ade di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (11/10/2021).

Di rapat itu, terdakwa Toton Suriawinata pun hadir. Dibuatkan kesepakatan penggunaan suket itu juga karena usulan Inspektorat dan Biro Hukum.

Tapi, saksi menolak bahwa pencarian hibah ada perintah atau atensi khusus baik dari gubernur, wakil gubernur atau sekda. Ia mengaku hanya diperintah untuk menjalankan tugas sesuai aturan.

"Semuanya berjalan normatif, di awal saya menerima SK Plt Kesra 17 Januari, wejangan pimpinan gubernur untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang ada," ujarnya.

Saksi Ade menjabat Plt Biro Kesra hingga 13 Mei 2020. Pada saat menjabat, ia mengaku ada 1.713 pesantren yang mengajukan pencairan hibah. Tapi, setelah diverifikasi hanya 491 yang hibahnya dicairkan. Sisanya kebanyakan pesantren yang tidak memiliki izin operasional.

"Dari 1.700an, yang kami proses itu 491. Kalau karena tidak ada izin operasional kami tidak lanjutkan (cairkan)," ujarnya.

(bri/mud)