Tersangka Penyalahgunaan Wewenang, Kades di KBB Diberhentikan

Whisnu Pradana - detikNews
Jumat, 08 Okt 2021 18:23 WIB
ilustrasi kejahatan kriminal perampokan pembunuhan pemerkosaan pencopetan
Ilustrasi (Foto: Andi Saputra/detikcom)
Bandung Barat -

Jajang Ruhiyat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala desa lantaran menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang. Jajat merupakan kades Cikole di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Jajang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar melalui surat Nomor B/909/VI/2021/Dit Reskrimsus tanggal 7 Juni 2021. Sementara keputusan pemberhentian sementara terhadapnya tertuang dalam surat keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 141.1/Kep.428-DPMD/2021 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Cikole, Lembang, KBB.

"Terhitung 6 September 2021 saudara Jajang Ruhiyat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala desa karena sekarang pemeriksaan masih berlanjut sampai proses peradilannya inkrah," ungkap Camat Lembang Herman Permadi, Jumat (8/10/2021).

Setelah diberhentikan sementara, kini Jajang tak lagi memiliki kewenangan apa pun sebagai kepala desa, kendati jabatan sebagai kepala desa tetap melekat hingga ada putusan pengadilan. "Jadi hak yang hilang karena diberhentikan itu kewenangannya dicabut. Seperti hak memperoleh Siltap dan hak mengajukan anggaran. Bahkan menghadiri kegiatan pun tidak boleh, karena kan itu kewenangan. Jadi hanya nama saja kepala desa, tapi tidak ada kewenangan," ujar Herman.

Sambil menanti putusan pengadilan kini Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Plt Kepala Desa. Namun karena ada keterbatasan maka pihaknya sedang mengajukan penjabat kepala desa.

"Sampai inkrah, baru diberhentikan otomatis. Sambil menunggu proses peradilan ditetapkan pengadilan, sekarang diisi dulu oleh Plt sekdes. Tapi ada keterbatasan pengelolaan keuangan desa jadi sedang diusulkan penjabat kepala desa yang memiliki hak dan kewajiban seperti kepala desa definitif," tutur Herman.

Berkenaan soal kasus yang menjerat Jajang, kades itu melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan SK kepala desa yang menghapuskan tanah kas desa persil 57 dari aset desa. Kemudian, menyampaikan surat pada masyarakat pada Juni 2019 bahwa persil 57 bukan lagi tanah kas desa melainkan milik ahli waris Martawidjaja.