.webp)
Anggota DPRD Diduga Terlibat
Ketua F-Kamis yang diamankan kepolisian merupakan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat. DPC Partai Demokrat Indramayu mengaku telah menyiapkan langkah-langkah terkait kadernya yang diduga terlibat dalam konflik petani tebu itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPC Partai Demokrat Harris Solihin partainya masih menyelidiki keterlibatan T selaku Ketua F-Kamis dalam peristiwa bentrok yang menewaskan dua petani itu.
"Menurut penjelasannya, dia sebagai ketua F-Kamis. Tetapi itu di luar dari organisasi kami (partai)," kata Harris saat jumpa pers di kantor DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (5/10/2021).
Harris mengaku selama ini Partai Demokrat tak pernah mendapatkan penjelasan dari T yang membawa nama F-Kamis dalam konflik lahan tebu itu. Partai Demokrat mengetahuinya dan mendapatkan penjelasan setelah T diamankan petugas.
Harris mengatakan Partai Demokrat akan meminta penjelasan dari DPRD terkait kejelasan status T saat diamankan polisi. "Karena statusnya sebagai anggota DPRD. Kami meminta statusnya supaya dipertegas. Adakah atau masih adakah hak imunitas anggota DPRD sekarang ini," ucap Harris.
Harris juga menegaskan Partai Demokrat juga menyayangkan adanya kejadian tersebut. Harris menegaskan Partai Demokrat tidak menoleransi tindak pidana hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang.
"Kami sebagai partai tidak membenarkan apapun alasannya hingga mengakibatkan pembunuhan. Kami serahkan ke pihak kepolisian yang menyelidikinya," kata Harris.
"Dalam waktu dekat kami mendelegasikan fraksi untuk hearing dan konsultasi dengan pimpin DPRD. Apakah hak imunitas masih dijamin undang-undang atau tidak. Kalau masih ada, undang-undang harus dijalankan oleh siapapun. Kalau tidak, tolong sosialisasikan," kata Harris menambahkan.
Harris mengatakan DPC Partai Demokrat juga akan memberikan bantuan hukum terhadap kader partainya yang diduga terlibat.
Kutuk Premanisme
Bupati Indramayu Nina Agustina mengutuk aksi premanisme yang menunggangi bentrokan antarpetani. Dua nyawa hilang dalam kejadian itu. Nina mendukung tindakan tegas aparat.
"Premanisme tidak kita halalkan. Tidak kita perbolehkan. Kepala daerah punya tugas menjaga dan melindungi rakyatnya," kata Nina kepada detikcom di Pendopo Bupati Indramayu.
"Saya minta kepada aparat untuk menindak tegas. Bukan saya tidak melindungi rakyat. Tapi jangan sampai ada yang menunggangi atas nama rakyat," kata Nina menambahkan.
Nina juga mengapresiasi pihak kepolisian dan TNI yang langsung bergerak cepat mengamankan sejumlah orang. Ia tak menoleransi adanya kepentingan kelompok hingga menimbulkan korban jiwa.
Lebih lanjut, Nina mengaku sebelumnya telah melakukan koordinasi terkait penyelesaian garapan lahan. Ia menduga adanya ketidaksabaran salah satu kelompok terkait upaya dalam menyelesaikan lahan garapan.
"Ini ada ketidaksabaran dan berlarut larut akhirnya meledak," kata Nina.
(mud/mud)
