Hakim Tolak Eksepsi 4 Terdakwa Kasus Hibah Ponpes Banten

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 23 Sep 2021 16:48 WIB
Sidang Korupsi Hibah Ponpes Banten
Suasana sidang korupsi hibah pondok pesanten di Banten. (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom)
Serang -

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang yang diketuai Slamet Widodo menolak seluruh keberatan yang disampaikan empat terdakwa dalam kasus hibah pondok pesantren (ponpes) di Banten yang merugikan negara Rp 70,7 miliar. Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) melanjutkan perkara untuk terdakwa yaitu Irvan Santoso, Toton Suriawinata, Epieh Saepudin, dan Tb Asep Subhi.

Di persidangan di Pengadilan Tipikor Serang, Slamet Widodo menegaskan eksepsi keempat terdakwa tidak dapat diterima majelis hakim. Dakwaan JPU juga dinilai sah sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili atas nama keempat terdakwa.

"Memerintahkan jaksa penuntut melanjutkan perkara atas terdakwa," kata Slamet, Kamis (23/9/2021).

Hakim menilai bahwa keberatan terdakwa Irvan soal dakwaan yang tidak cermat ini tidak bisa diterima majelis hakim. Keberatan soal agar sekda dan Forum Silaturahmi untuk mempertanggungjawabkan secara hukum juga tidak dapat diterima karena telah memasuki pokok perkara. Termasuk soal keberatan terdakwa yang meminta agar dakwaan Irvan dipisahkan dengan tiga terdakwa lain yaitu Epieh Saepudin, Tb Asep Subhi dan Agus Gunawan.

Keberatan terdakwa Toton yang menyatakan dakwaan error in persona juga tidak dapat diterima majelis hakim. Harus ada pembuktian di persidangan untuk membuktikan keberatan itu.

"Menurut majelis hakim, eksepsi terdakwa telah memasuki pokok perkara, harus melalui proses persidangan. Berdasarkan uraian uraian nota keberatan menurut majelis hakim eksepsi tidak dapat diterima," kata hakim Novalinda Arianti dalam pertimbangannya.

Selain itu, keberatan terdakwa Epih juga ditolak karena keberatan bahwa unsur kerugian negara tidak melibatkan BPK dan BPKP untuk menghitung kerugian. Hakim menilai bahwa BPKP adalah bukan satu-satunya lembaga yang menghitung kerugian negara.

"Tapi bisa ada lembaga lain yang diminta penuntut umum. Aparat hukum bisa meminta bantuan siapapun bisa BPK atau BPKP, ahli atau lembaga lain. Maka keberatan eksepsi yang menyatakan bahwa BPK adalah satu-satunya yang bisa mengaudit kerugian negara tidak beralasan," ujarnya.

Terakhir, keberatan Tb Asep yang menyatakan bahwa dakwaan JPU obscuur libel juga tidak diterima majelis hakim. Majelis meminta persidangan untuk keempat terdakwa dilanjutkan.

Hanya terdakwa Agus Gunawan yang tidak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Persidangan dengan agenda keterangan saksi-saksi akan dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Serang pekan depan.

(bri/bbn)