Curhat Guru Honorer di Pandeglang: Lulus Tes Tapi Nihil Kuota PPPK

Rifat Alhamidi - detikNews
Senin, 20 Sep 2021 08:17 WIB
Sejumlah guru honorer menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Para guru menuntut dihapuskannya Permenpan No. 36 Tahun 2018.
Ilustrasi guru honorer (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)

Ai dan ratusan guru honorer lain pun terpaksa gigit jari lantaran tak bisa mendapat SK pengangkatan PPPK dari pemda pada 2020. Hanya saja, ia masih penasaran karena wilayah lain di Banten malah bisa tambahan kuota PPPK dibanding dengan Pandeglang.

"Masalahnya di Lebak sama di Serang itu bisa, kok ini di Pandeglang malah enggak bisa. Kan jadi pertanyaan buat kami. Kalau keputusannya ada di kementerian, harusnya waktu itu wilayah yang lainnya juga enggak bisa dapat kuota lagi. Ini mah enggak, cuma Pandeglang saja yang enggak dapat kuota tambahannya," tutur Ai.

Masalah lain pun muncul saat seleksi PPPK tahun ini dibuka. Pasalnya, Ai dan ratusan guru honorer di Pandeglang, diwajibkan mengikuti tes dari awal kembali dan bersaing untuk lolos menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Padahal, menurutnya, hasil tes pada 2019 lalu sudah cukup membuktikan ratusan guru honorer ini layak diangkat menjadi PPPK. Namun ternyata, hal ini sulit dilakukan lantaran data mereka pada tahun tersebut sudah dihapus karena dianggap telah lulus saat tes ujian.

"Dianggap sudah gugur hasil tes 2019 itu karena sudah dinyatakan lulus, datanya juga sudah dihapus. Makanya sekarang kami disuruh ikut tes lagi dari awal. Masalahnya kami merasa dirugiin karena enggak di SK-kan, sekarang malah disuruh ikut tes lagi. Dua kali kami dirugiin," kata Ai.

Ai dan ratusan guru honorer di Pandeglang pun berharap pemda bisa mengeluarkan kebijakan untuk memperjuangkan nasib kehidupan mereka ini. Rencananya pada Selasa (21/9/2021), mereka kembali ke Jakarta demi bisa memperjuangkan nasibnya.

"Orang lulus ini ada yang mengajarnya dari tahun 2003 ke bawah, jadi emang udah pada lama. Jadi, saya sama teman-teman mohon ke pemda dan pemerintah pusat supaya nasib kami ini diperhatikan. Kami sudah puluhan tahun mengabdi tapi enggak diperjuangkan buat dapat hidup yang layak," ujar Ai.


(bbn/bbn)