Pemerintah Kabupaten Sumedang hanya memiliki lima kendaraan pemadam kebakaran (damkar). Jumlah tersebut jauh dari kata ideal untuk mengcover 26 kecamatan yang ada di Sumedang.
Kepala Damkar Sumedang Dadan mengatakan lima mobil damkar tersebut disimpan di empat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yakni di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Conggeang, dan Kecamatan Sumedang Utara. Sementara satu mobil damkar sisanya disimpan di kantor bidang damkar di bawah naungan kantor Satpol PP Sumedang.
"Mobil damkar yang disimpan di kantor bidang fungsinya untuk membantu jika di UPTD memerlukan bantuan tambahan," ungkap Dadan kepada detikcom, Senin (13/9/2021).
Dadan mengaku cukup kesulitan saat menangani kejadian kebakaran dengan jumlah armada yang tersedia saat ini. Idealnya, kata dia, jumlah armada yang ada paling tidak satu kecamatan satu kendaraan damkar.
"Satu kecamatan satu aja mobil damkar berarti 26 mobil damkar, itu idealnya, ini hanya lima, berarti itu kekurangannya," kata Dadan.
Dadan menyebutkan ada dua wilayah yang menjadi keprihatinannya saat ini lantaran sulit terjangkau oleh kendaraan damkar yang ada, yakni Kecamatan Surian dan Kecamatan Cibugel. Kedua wilayah tersebut belum dapat terjangkau jika terjadi kebakaran.
"Ini harus benar-benar jadi perhatian, dijangkau dari kota butuh dua jam, dijangkau dari Conggeang sama dua jam, seharusnya di wilayah itu harus disediakan satu unit atau dibentuk satu UPTD di sana, kemudian wilayah Cibugel, wilayah ini dijangkau melalui akses jalan Darmaraja dengan kondisi medan banyak tanjakan ditambah kondisi mobil tahun 90-an, mobil damkar malah keluar asap," beber Dadan.
Dadan mengatakan selain minim jumlah armada, kendaraan damkar yang ada rata-rata belum mengalami peremajaan. Hanya satu kendaraan yang terbilang masih baru, yakni kendaraan damkar yang disimpan di kantor bidang.
"Kalau mobil damkar rata-rata umurnya sudah tua tahun 90-an, mobil itu ada sejak damkar masih berstatus UPTD belum menyatu dengan Kantor Satpol PP, hanya satu mobil damkar yang disimpan di kantor bidang yang terbilang baru yakni keluaran 2015," terangnya.
Dadan menambahkan sebelumnya sudah sempat ada rencana penambahan untuk satu unit armada damkar bahkan sudah masuk dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB). Namun, kata dia, rencana tersebut batal karena ada refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.
"Sudah masuk di anggaran sudah dimunculkan angkanya 1,5 miliar namun karena ada refocusing anggaran, jadinya tidak jadi," ujarnya.
(mso/mso)