Pemprov Jabar Gandeng Bank bjb untuk Optimalkan Dana Desa

Wisma Putra - detikNews
Minggu, 12 Sep 2021 12:31 WIB
Gedung Sate
Foto: Gedung Sate (Yudha Maulana/detikcom).
Bandung -

Sebagai upaya mendorong pengelolaan dana desa yang sehat, Bank bjb dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPM Desa) Jawa Barat menjalin sejumlah perjanjian kerja sama (PKS)

Seperti diketahui, dana desa menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa saat ini. Sehingga, perlu adanya pengelolaan dana desa yang profesional agar bisa maksimal dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses penandatanganan PKS ditandatangani oleh Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan Isa Anwari dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Provinsi Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono.

Kepala DPM Desa Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan ruang lingkup kerja sama antara Bank bjb dan DPM Desa Jabar secara garis besar di antaranya peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa dan BUMDES melalui sejumlah sistem yang terintegrasi.

"Kemudian, peningkatan kapasitas BUMDES melalui pelatihan pengelolaan bisnis, hingga menerapkan sejumlah inovasi layanan keuangan desa secara online seperti Sistem Keuangan Desa Online, Smart Village, hingga Social Fund Transfer (SFT)," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (12/9/2021).

Sementara itu, Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank bjb Widi Hartoto mengatakan agenda utama dalam kolaborasi ini mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Selain mengoptimalkan pengelolaan dana desa, pihaknya juga memberikan akses keuangan untuk masyarakat.

"Sejumlah inovasi layanan dan program yang diterapkan di desa lewat PKS ini diharapkan dapat bermanfaaat bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk saling bersinergi mengangkat potensi perekonomian desa. Sehingga kemandirian ekonomi desa dapat terwujud," jelas Widi.

Seperti diketahui, jumlah desa di Jabar sendiri mencapai 5.312 desa. Tahun lalu, dana desa yang diluncurkan pemerintah pusat mencapai Rp 5,9 triliun. Besaran setiap desa berbeda-beda. Namun, rata-rata di atas Rp 200 juta per desa.

(wip/mso)