.webp)
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir meminta BNPB, Kemensos RI dan Kementerian PUPR dapat memenuhi ajuan relokasi rumah bagi korban longsor Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Pasalnya, Kementerian PUPR hanya mengalokasikan 10 unit rumah dari 40 rumah yang diusulkan untuk direlokasi.
"Sebetulnya sudah lama kami ajukan ke Kementerian PUPR namun ternyata hanya menyediakan 10 unit rumah untuk relokasi," ungkap Dony di Sumedang, Jumat (28/8/2021)
Dony menjelaskan Pemkab Sumedang sebelumnya sudah mengajukan relokasi rumah secara permanen ke Kementerian PUPR. Surat tersebut sudah ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah cek dan ricek ada 40 KK yang siap direlokasi meliputi 20 KK dari SBG, 10 KK dari perumahan Pondok Daud dan 10 KK dari masyarakat sekitar yang terdampak," ujarnya.
Terkait hal itu, pihaknya meminta BNPB, Kemensos RI dan Kementerian PU dapat memenuhi kekurangan alokasi relokasi rumah korban longsor tersebut.
"Jadi kami memohon langsung ke Jakarta agar kekurangan tersebut dapat dipenuhi," terang Dony
Dony memaparkan lahan relokasi yang telah disiapkan di antaranya di atas tanah milik Perum PT. Satria Bumintara Gemilang (SBG). Namun karena hanya cukup untuk 30 rumah, pihaknya menyiapkan alternatif berupa lahan milik Pemda di Cinanjung Kecamatan Tanjungsari.
"Kami sudah siapkan alternatif yang kedua di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari dengan luas tanah kurang lebih setengah hektar," kata Dony.
Dony yang sebelumnya telah menemui tiga lembaga kementerian terkait di Jakarta pada Kamis (27/8/2021), berharap ketiga lembaga tersebut dapat memenuhi ajuan relokasi bagi korban longsor Cimanggung.
"Melihat urgensitas permasalahan, semua pihak terkait yang ditemui menyatakan akan sesegera mungkin membantu memenuhi permohonan tersebut," pungkasnya.
Sementara itu, dalam rilis Humas Pemkab Sumedang, Sekretaris Utama BNPB Lilik Kurnia menyatakan bahwa pihaknya bersedia membantu penyelesaian relokasi dampak longsor Cimanggung dengan memberikan bantuan stimulan maupun membuat rencana aksi rehabilitasi rekontruksi lahan.
"Kalau ada bencana kami lihat tiga kriteria, mulai dari rusak berat, sedang dan ringan. Masing-masing ini dibantu stimulan saja. Tetapi jika konteksnya jangka panjang, ini adalah bagian dari rehabilitasi rekonstruksi sehingga harus ada perencanaan," kata Lilik saat memenuhi kunjungan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir pada Kamis (27/8/2021).
Senada dengan Sekretaris Umum BNPB, Dirjen penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama secara terpisah di ruang kerjanya juga menyampaikan jawaban serupa terhadap upaya penyelesaian permasalahan tersebut.
Ia mengatakan, Kemensos RI akan coba membantu mengembangkan dari segi penguatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembalikan mata pencahariannya.
"Kami akan mencoba kembangkan dari sisi kemampuan ekonominya dengan membimbing dan mengarahkan korban agar ada penguatan ekonomi. Karena korban longsor ini terganggu juga mata pencahariannya," pungkasnya.
(mso/mso)
