Soal Relokasi Warga Korban Longsor, Sekda Sumedang: Masih Terus Berupaya

Nur Azis - detikNews
Kamis, 29 Jul 2021 10:31 WIB
Longsor dahsyat terjadi di Cimanggung, Kabupaten Sumedang pada 9 Januari 2021 lalu. Begini kondisi desa usai 8 bulan dilanda longsor.
Foto: Sisa reruntuhan longsor Cimanggung, Sumedang (Nur Azis/detikcom).
Sumedang -

Pemerintah Kabupaten Sumedang angkat bicara perihal rencana relokasi warga korban longsor Cimanggung. Saat ini rencana relokasi masih terkendala karena ada warga yang ingin tetap tinggal di kawasan zona merah rawan longsor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan persoalan relokasi bagi warga korban longsor Cimanggung merupakan kewenangan Pemkab Sumedang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam hal ini, Pemda bertanggung jawab menyiapkan lahan relokasi sementara Kementerian PUPR pembangunan fisik.

"Survei terakhir untuk menentukan kapan relokasi dilaksanakan, tadinya sebelum ada kebijakan PPKM darurat namun ternyata ada PPKM darurat akhirnya terpaksa harus ditangguhkan, jadi bukan lelet atau mengabaikan, Pemda Sumedang masih terus berupaya untuk secepatnya menyelesaikan relokasi ini namun di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan," ungkap Herman saat ditemui detikcom, Kamis (29/7/2021).

Berdasarkan data Pemkab Sumedang, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diusulkan dalam rencana relokasi atau yang berada di area zona merah berjumlah 135 KK. Di antaranya, 65 KK di kawasan perumahan Satria Bumintara Gemilang (SBG), 25 KK di Pondok Daun dan 45 KK di Bojong Kondang.

Sementara untuk area relokasi, pertama, di atas lahan seluas 25.000 meter persegi atau lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah dihibahkan kepada Pemkab Sumedang tepatnya di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari. Kedua, di atas lahan seluas 4.972 meter persegi milik PT. Satria Bumintara Gemilang (SBG) yang telah dihibahkan ke Pemkab Sumedang.

Terkait relokasi ini, kata Herman, pihaknya saat ini masih terkendala dengan warga yang masih ingin menetap di lahan yang berstatus zona merah sebagaimana ditetapkan oleh Badan Geologi.

Dari 135 KK, lanjut Herman, hanya sebagian yang siap untuk direlokasi seperti di lokasi SBG dari 65 KK hanya 17 KK yang siap direlokasi, di Bojong Kondang dari 45 KK yang siap direlokasi hanya 10 KK.

"Setelah kami data ulang faktanya tidak semua ingin direlokasi, Ini jadi kendala kami, jadi ini semua harus final dulu, karena ini zona merah, kalau tidak dipaksa pindah gimana, kalau dipaksa pindah gimana, karena ini zona merah kalau ada kecelakaan nanti gimana, maka akan kami edukasi terus," ungkapnya.

Dia memahami jika warga yang memilih bertahan banyak yang keberatan lantaran bangunan dan luas lahan relokasi tidak sama dengan bangunan dan luas lahan yang dimilikinya saat ini.

"Warga harus memahami bahwa ini disebabkan karena bencana alam jadi penggantiannya tidak akan sama," terangnya.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya Bersama Kementerian PUPR hari ini pukul 13.00 WIB berencana akan mendatangi warga korban longsor untuk memastikan berapa jumlah KK yang siap untuk direlokasi. Sementara bagi warga yang memilih bertahan, pihaknya akan membuat berita acara atau perjanjian bersama warga serta membenahi kawasan titik longsor salah satunya dengan memasang alat pendeteksi getaran tanah.

"Kita juga tidak bisa memaksa tetapi kita akan pantau selama setahun dengan alat Inclinometer atau pendeteksi getaran tanah, jadi untuk yang 17 KK dan 10 KK siap untuk direlokasi, nah sisanya akan kami pastikan lagi," ujarnya.

Sementara khusus untuk 25 KK di Pondok Daun, Pemkab Sumedang masih akan melakukan konsultasi Bersama Kementerian dan warga lantaran selain persoalan lahan relokasi, ke 25 KK tersebut bukan merupakan penduduk Sumedang.

"Lahan relokasi untuk Pondok Daun yang di Cikahuripan belum clear tanahnya terkait persoalan status kepemilikannya, terus 25 KK di Pondok Daun yang rencananya direlokasi ternyata bukan ber-KTP Sumedang tetapi KTP Bandung, ini juga jangan jadi masalah berarti dia investasi disana," terangnya.

Herman menambahkan, pihak Pemda sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam membantu warga korban longsor. Hal itu diantaranya dengan memberikan edukasi kepada warga, mengusulkan relokasi serta memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu untuk hunian sementara (Huntara).

"Target penyelesaian lebih cepat lebih baik, besok juga kalau sudah siap dibangun, kami siap-siap saja, tergantung di kementerian karena semua harus final dulu, takutnya nanti pas sudah dibangun semua malah kosong tidak diisi," ujarnya.

(mso/mso)