Pakar Ekonomi Minta Pemprov Jabar Lebih Transparan soal Refocusing Anggaran

Pakar ekonomi Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar lebih transparan terkait pengaturan ulang (refocusing) anggaran yang dilakukan akibat pandemi COVID-19.

Acuviatara menyebut kebijakan yang sering disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu harus dijelaskan agar penggunaannya tepat sasaran dan berorientasi terhadap pemulihan ekonomi.

Sampai saat ini, dia menilai, belum ada kejelasan terkait refocusing yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kriteria refocusingnya belum disampaikan," katanya, Minggu (15/8/2021).

Dia mengungkapkan pemerintah perlu menyampaikan bentuk-bentuk pengaturan ulang anggaran tersebut berasal dari pos mana saja dan akan dialokasikan ke mana. Sehingga alokasinya akan lebih jelas.

"Mengurangi belanja ini, belanja ini, untuk diarahkan ke sini," ujarnya.

Di masa pandemi sekarang ini, Acuviatara menuturkan, pemerintah seharusnya memperjelas alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan ekonomi. "Untuk kesehatan dialokasikan segini, untuk pemulihan ekonomi segini. Harusnya dijelaskan," tuturnya.

Padahal, menurutnya, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sering mengklaim fokus terhadap penanganan kesehatan dan ekonomi. "Tapi berapa? Apanya yang direfocusing," katanya.

Apabila sebatas ungkapan saja, menurutnya pemerintah daerah lain pun melakukan hal yang sama. "Kesehatan semua memberikan. Bansos untuk masyarakat? Semua daerah memberikan. Tapi apa yang menjadi bentuk keberpihakan Jawa Barat itu? Berapa persen, berapa banyak, dan bentuknya apa saja," ucapnya.

Acuviatara mengkritik karena menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak merefocusing anggaran untuk belanja pegawai. "TKD enggak direfocusing. Mereka mah tetap kaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Acuviarta menjelaskan ucapan Ridwan Kamil terkait hilangnya anggaran sebesar Rp 5 triliun dari APBD Jawa Barat 2021 akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, hal itu dikarenakan perencanaan APBD 2021 yang kurang matang sehingga target pendapatan tidak tercapai, sedangkan kebutuhan untuk belanja tetap maksimal.

"Jadi bukan karena hilang akibat digunakan untuk penanganan pandemi (sektor kesehatan dan ekonomi), tapi karena kinerjanya belum sampai ke level itu. Dan karena kondisi ekonomi tidak stabil," katanya.

Acuviarta berharap hasil refocusing anggaran lebih digunakan untuk sektor UMKM. "Untuk memaksimalkan stimulan," katanya.

Sebagai contoh, menurutnya UMKM bisa mendapatkan dana bergulir dari pemerintah. "Karena kalau mengandalkan perbankan, bank enggak mau memberikan kredit," ujarnya.

Terlebih, menurutnya saat ini bunga kredit di bank pembangunan daerah masih sangat tinggi sehingga memberatkan pelaku UMKM. "Bunga kredit di Indonesia itu tertinggi di dunia. Maka pemerintah harus masuk," katanya.