Wagub Jabar Sewa Helikopter Rp 600 Juta, Fraksi PKS: Usik Kecemburuan Publik

Yudha Maulana - detikNews
Senin, 02 Agu 2021 16:12 WIB
Wagub Jabar Sewa Helikopter
Situs sirup.lkpp.go.id menampilkan anggaran Pemprov Jabar soal sewa helikopter untuk wagub Jabar. (Foto: tangkapan layar website sirup.lkpp.go.id)
Bandung -

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai anggaran Rp 600 juta untuk sewa helikopter bagi Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum tidak lazim di tengah pagebluk COVID-19.

"Saya cukup terkejut ternyata ada anggaran yang tanda petik jauh dari kelaziman ya, dan mengusik kecemburuan pada masyarakat otomatis pada publik, uang Rp 600 juta untuk belanja sewa helikopter dengan penunjukan langsung untuk periode Februari-September 2021," ujar Abdul Hadi saat dihubungi detikcom, Senin (2/8/2021).

Saat ini, pria yang akrab disapa Gus Ahad itu akan meminta keterangan dari BPKAD Jabar, terkait terealisasinya anggaran tersebut. Pasalnya, selama beberapa bulan terakhir ini ia jarang mendengar ada agenda kedinasan wakil gubernur yang menggunakan helikopter.

"Pada 4-5 bulan terakhir ini semoga tidak terpakai ya karena kita sedang masa PPKM dan pembatasan-pembatasan," kata pria yang akrab disapa Gus Ahad ini.

Temuan ini, menurut Gus Ahad, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, menjadi koreksi bagi Pemprov dan DPRD Jabar untuk lebih cermat lagi untuk memerhatikan aspek kewajaran dalam setiap pembahasan anggaran.

"Kita harus lebih cermat lagi saat membahas kebutuhan anggaran, yang kita bahas itu anggaran yang sangat besar sekian triliun, termasuk belanja dan pendapatannya juga. Praktis kita tidak masuk ke detail, tidak sempat masuk ke istilahnya satuan tiga dan waktunya juga sangat terbatas untuk membahas anggaran ini," tuturnya.

Gus Ahad pun mendorong agar pada APBD Perubahan 2021 dan APBD Murni 2021 anggaran ini bisa lebih transparan bagi publik. "Bisa diakses publik, dan kalau hanya diberikan kepada Banggar tidak akan sanggup mengontrol puluhan ribu mata anggaran yang ada," katanya.

"Rp 600 juta kecil dibandingkan sekian triliun jadi tidak kelihatan, tapi kepantasan itu ada atau tidaknya itu patut kita pertanyakan ke depan lebih baik lagi, sehingga penyakit kambuhan dari eksekutif untuk menyembunyikan anggaran tidak pantas itu dalam tumpukan mata anggaran yang lain bisa kita kurangi bahkan bisa kita hentikan," ujar Gus Ahad menambahkan.