Dua pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten kompak memberi keterangan serba tak tahu dan paham soal pengadaan masker COVID-19 yang diduga dikorupsi senilai Rp 3,3 miliar. Padahal, saksi dari unsur dinas itu adalah tim pendukung teknis untuk Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK.
Sidang kasus pengadaan masker COVID-19 hari ini, Rabu (28/7/2021), dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Dua saksi hadir yaitu Ahmad Darajat selaku Kabid Kesmas dan Tim Pendukung Teknis PPK dan Yusni Maryani sebagai Tim Pendukung Teknis PPK dan Kepala Seksi di Dinkes Banten.
Saksi Ahmad mengatakan pada April 2020 seluruh pejabat Dinkes memang dikumpulkan oleh Kadinkes Banten Ati Pramudji Hastuti untuk membahas soal kebutuhan masker dan alat kesehatan lain selama pandemi. Rapat dipimpin Kadinkes bersama seluruh pejabat eselon 3 dan 4.
"Pokok bahasan kekurangan, kebutuhan masker di Banten. Rapat di Dinkes rapat besar. (Diundang) Kadinkes," kata Ahmad saat ditanya majelis hakim yang dipimpin Slamet Widodo di Pengadilan Tipikor Serang.
Dia tidak ingat berapa nominal kebutuhan dan anggaran yang dibahas saat rapat. Sebab, Ahmad beralasan bukan pekerjaannya mengurus hal tersebut.
"Saya nggak begitu perhatian jumlah nominalnya. Saya nggak tahu," ujar Ahmad.
Selain itu, dia mengatakan, soal tindak lanjut dari rapat pengadaan itu pun tidak terlalu paham karena tak mendengarkan. Ahmad mengklaim tidak fokus saat rapat.
Jawaban itu sontak membuat hakim agak kesal lantaran pejabat Dinkes dan tim pendukung teknis ini malah merespon begitu. "Gimana sih, hanya duduk-duduk, jangan begitu, tanggung jawab. Kalau ASN ada pertanggungjawabannya juga. Pandemi ini emergency loh pak, di tengah pandemi kejahatan luar biasa. Jangan dianggap enteng masker ini," ujar majelis hakim.
