Round-Up

Korupsi Masker COVID-19 di Banten: Pengusaha Terlibat dan 20 Pejabat Dipecat

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Kamis, 22 Jul 2021 07:51 WIB
Poster
Ilustrasi kasus korupsi (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)

Jaksa juga menyebut-nyebut nama Kadinkes Ati Pramudji Hastuti. Ati dianggap menyetujui dan menandatangani dokumen pengadaan masker KN95 di surat permohonan penggunaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) ke gubernur Banten.

Hal itu ada di dakwaan Wahyudin Firdasus dan Agus Suryadinata yang dibacakan jaksa. Dijelaskan bahwa pada 16 Maret 2020, Kadinkes Banten Ati Pramudji mengajukan surat permohonan belanja BTT ke gubernur dan lampiran proposal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan COVID-19.

Pada 26 Maret, surat kedua dilayangkan untuk BTT tahap 2 dengan lampiran rencana anggaran biaya penanganan COVID-19 senilai Rp 115 miliar. Surat itu ditandatangani langsung oleh Kadinkes Banten Ati Pramudji dan di dalamnya ada anggaran pengadaan masker N95 sebanyak 15 ribu buah senilai 3,3 miliar.

"Permohonan BTT tahap 2 dengan dilampiri BTT senilai Rp 115 miliar ditandatangani Ati. BTT Tersebut termasuk anggaran pengadaan masker KN95," kata jaksa.

Padahal lanjut jaksa bahwa permohonan anggaran BTT tahap II dengan lampiran RAB pada 26 Maret itu adalah hasil manipulasi data harga satuan yang diketahui dan disetujui oleh PPK Lia Susanti bersama dua terdakwa lainnya.

"Manipulasi data harga satuan untuk item anggaran pengadaan masker KN95 sebanyak 15 ribu buah dianggarkan dalam RAB dengan harga Rp 70 ribu menjadi Rp 220 ribu setelah menerima surat dari Wahyudin Firdaus selaku Direktur PT RAM," lanjutnya.

Penunjukan PT RAM sebagai penyedia juga dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan. Perusahaan ini dinilai tidak memiliki sertifikat distribusi alkes dari Kemenkes termasuk izin penyaluran dan ketentuan lain terkait pengadaan alkes.

Pada pelaksanaannya, ternyata PT RAM sendiri lanjut jaksa meminta ke PT Berkah Mandiri Manunggal (BMM) untuk pemesanan masker. Para terdakwa juga mengubah dokumen pembayaran kuitansi senilai Rp3,3 miliar. Padahal harga yang sebenarnya adalah Rp 1,3 miliar berdasarkan yang dibayarkan ke PT BMM.

Audit BPKP atas pengadaan masker ini menemukan adanya kerugian negara senilai Rp 1,6. Terdakwa Wahyudin selaku penyedia didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 200 juta sebagai komitmen fee sementara terdakwa Agus yang menggunakan perusahaan PT RAM menerima Rp 1,4 miliar.

Tonton juga Video: Jokowi: Sekarang Kuncinya Hanya Dua, Percepat Vaksin dan Pakai Masker

[Gambas:Video 20detik]




(bri/bbn)