.webp)
Pemprov Jawa Barat membagikan obat dan vitamin, serta layanan telekonsultasi bagi pasien COVID-19 yang melaksanakan isolasi mandiri (isoman). Layanan itu bisa diakses melalui laman Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (Pikobar).
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Tobias Ginanjar mengapresiasi kebijakan tersebut, pasalnya banyak warga merasa bingung untuk mendapatkan obat dan vitamin saat melakukan isoman.
"Saya kira ini adalah langkah yang sangat baik, karena banyak masyarakat saat isoman di rumah kesulitan mendapatkan obat maupun vitamin karena khawatir ketika mereka keluar rumah mereka menularkan atau malu karena stigma negatif dari masyarakat" ucap Tobias, Selasa (13/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Walau begitu, ia menilai Pemprov Jabar perlu menggencarkan sosialisasi layanan tersebut khususnya bagi masyarakat pedesaan. Dari hasil pemantauannya, banyak masyarakat di desa yang belum mengetahui program tersebut.
"Ini tugas Pemprov Jabar juga untuk mensosialisasikan secara lebih luas lagi. Agar masyarakat yang belum tau menjadi tahu dan bisa mengakses dengan mudah obat serta vitamin gratis yang disediakan oleh Pemprov Jabar" ujarnya.
"Karena tidak sedikit masyarakat di desa itu belum paham, bagaimana mengakses aplikasi dan sebagainya. Sehingga ketika Pemprov mensosialisasikan di tingkat desa, aparatur desa bisa lebih aktif untuk membantu masyarakat yang sedang melakukan isoman di desanya mengakses aplikasi Pikobar dengan difasilitasi oleh pemerintah desa." tutur Tobias Ginanjar menambahkan.
Lihat juga video '1,4 Juta Vaksin Sinopharm Tiba di Indonesia':
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Suprayogi Sugandi mengatakan, kebijakan pemberian obat dan vitamin, serta layanan telekonsultasi bagi pasien isoman yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat tepat.
"Jadi kan ini inovasi kebijakan. Saya menyatakan bahwa ini sebuah inovasi dari Pak Ridwan Kamil dan memang ditiru oleh pusat," kata Yogi dalam keterangannya.
Menurutnya kebijakan ini langkah yang tepat di tengah tingginya kebutuhan warga akan obat dan vitamin, bahkan jika jauh-jauh hari dilakukan maka kebijakan ini bisa menjadi alat perlawanan pada harga obat-obatan yang mahal.
"Kebijakan gubernur sangat tepat sekali, cuma memang waktunya saja saat PPKM ini," katanya.
Yogi mengatakan, walau demikian program ini harus tetap menerapkan kehati-hatian. Khususnya untuk mencegah monopoli jenis dan merek obat dari perusahaan tertentu.
"Dalam artian jangan sampai niatan yang baik tapi pelaksanaannya jadi buruk. Saya yakin Pak Gubernur tidak ada niatan jelek dengan kebijakan itu, malahan bagus," ujarnya.
Ia juga menyarankan agar program ini berlangsung lancar, maka Pemprov Jabar perlu menerjunkan aparat pengawas internal pemerintah yang terdiri dari berbagai unsur penegak hukum dan pengawasan.
Namun keterlibatan mereka jangan sampai malah menghalangi laju inovasi kebijakan ini. "Jadi tetap diawasi tapi jangan sampai menghalangi juga inovasi kebijakan ini. Karena menurut saya sudah cukup baik kebijakan gubernur malah ditiru oleh pusat dan daerah lain meniru," ucap Yogi.
