ADVERTISEMENT

Langgar PPKM Darurat, Pengelola Pabrik Garmen Sukabumi Akan Sidang Yustisi

Syahdan Alamsyah, Whisnu Pradana - detikNews
Kamis, 08 Jul 2021 14:14 WIB

Sidang Tipiring Pelanggar PPKM Darurat di Cimahi

Masyarakat di Kota Cimahi diminta untuk menaati segala aturan yang diterapkan di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli mendatang.

Kini Pemerintah Kota Cimahi bakal menerapkan sanksi berupa denda pada setiap pelanggar PPKM Darurat. Pelanggar bakal langsung disidangkan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di tempat jika kedapatan melanggar aturan tersebut.

Plt Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan sanksi yang dikenakan pada pelanggar PPKM Darurat tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 serta Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 tahun 2021.

"Bersama dengan Kejari Cimahi, mulai hari ini akan menerapkan sanksi bagi pelanggar sesuai Inmendagri nomor 15 tahun 2021. Sanksi mulai dari tipiring maupun pidana. Jadi petugas dari Kejari Cimahi disiagakan di Pos PPKM Darurat Alun-alun Cimahi," ungkap Ngatiyana kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Selama enam hari pelaksanaan PPKM Darurat, Ngatiyana mengakui jika masih banyak terjadi pelanggaran yang ditemukan. Mulai dari pelanggaran jam operasional pertokoan dan rumah makan hingga longgarnya protokol kesehatan yang diterapkan masyarakat.

"Selama enam hari ini pelanggaran masih banyak. Seperti ada yang melanggar jam operasional dan tidak taat prokes. Selama ini kan sanksinya baru sosial, nah sekarang kita tegas dengan denda biar memberikan efek jera," tegas Ngatiyana.

Kendati demikian Ngatiyana tak serta merta menyebut jika PPKM Darurat tak cukup efektif untuk menekan mobilitas masyarakat serta perkembangan kasus positif Covid-19 yang terjadi. Mengingat waktu pelaksanaannya masih panjang.

Ditambah pihaknya juga setiap hari menerjunkan Satgas COVID-19 tingkat kelurahan hingga kota untuk menyisir semua daerah di Cimahi terutama di pusat kerumunan yang bisa menimbulkan potensi penyebaran COVID-19.

"Untuk efektivitas PPKM ini sudah lumayan, kerumunan berkurang. Hajatan juga kan dihentikan, boleh akad saja dihadiri 30 orang. Satgas kota dan kelurahan mengendalikan semua aktivitas sampai ke pusat perbelanjaan modern dan tradisional," jelas Ngatiyana.

Upaya lain yang ditempuh untuk menekan ledakan kasus COVID-19 yakni dengan menggenjot pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Namun untuk menghindari kerumunan, Ngatiyana meminta titik vaksinasi ditambah dan masyarakat yang akan divaksinasi dibatasi.

"Kita juga genjot vaksinasi untuk upaya pencegahan juga. Kalau berkerumun, kita batasi yang mau divaksinnya biar tidak jadi potensi penyebaran," pungkas Ngatiyana.


(sya/mud)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT