Pemerintah Kabupaten Cianjur akan melakukan pendataan terhadap anak-anak hasil kawin kontrak. Hal itu dilakukan untuk menjamin masa depan, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengaku jika belum memiliki data jumlah anak yang lahir dari praktik kawin kontrak. Oleh karena itu, Pemkab akan menugaskan pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa untuk melakukan pendataan.
"Belum ada data, berapa jumlahnya. Nanti setelah aturan selesai, semuanya bergerak mendata. Di setiap desa dan kecamatan ada berapa banyak anak yang memang lahir dari praktik kawin kontrak," ungkap Herman, Rabu (9/6/2021).
Menurutnya pendataan dilakukan untuk memastikan anak-anak tersebut sudah masuk dalam administrasi kependudukan.
"Kalau belum masuk, kita proses. Supaya mereka tercatat secara administrasi kependudukan negara. Terlepas dari status perkawinan orang tuanya, sebab mereka tidak punya salah, mereka korban dari praktik tersebut," ucapnya.
Herman menegaskan pencatatan itu juga bertujuan agar anak dari hasil praktik kawin kontrak bisa mendapatkan jaminan kesehatan hingga pendidikan.
"Kita upayakan agar mereka bisa sekolah hingga minimal ke jenjang SMA/SMK sederajat. Dari kesehatan pun kita siapkan BPJS. Jadi kita akan lindungi mereka secara psikis dengan jaminan tersebut. Jangan sampai mereka terlantar dan mendapat tekanan dari lingkungan akibat status orang tuanya," ucap dia.
Menurut Herman, Pemkab kini tengah mempercepat aturan terkait larangan kawin kontrak. "Ada dua pembahasan lagi, target sebelum pekan ketiga di bulan Juni ini aturannya sudah selesai dan bisa diterapkan," kata dia.
"Saya berharap tidak ada lagi kawin kontrak setelah ini. Wisatawan dateng murni karena berwisata, bukan ingin kawin kontrak," pungkasnya.
(mud/mud)
