Penanganan COVID-19 di Jabar diganjar nilai D oleh pemerintah pusat. DPRD Jabar angkat bicara soal itu.
DPRD Jawa Barat menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemprov Jabar. "Saya sih terus terang sampai saat ini masih banyak PR ya Jabar ini yang belum selesai," ujar Anggota DPRD Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya saat dihubungi via telepon, Jumat (28/5/2021).
Salah satu yang menjadi faktor yakni belum adanya kepala dinas kesehatan definitif. Menurut Hadi, hal itu tentu berpengaruh besar terlebih dalam pengambilan keputusan.
"Covid ini basisnya adalah epidemiologi ilmu Kesehatan, bukan ilmu ekonomi, bukan apa. Ketika decision maker yang paham tentang kesehatan nggak ada, logikanya itu agak lambat, nunggu dulu masukan dari staf, kabid orang kesehatan. Ini sehingga koordinasi yang terkait dengan sosok kadis ini agak kendur. Itu pengamatan saya. salah satu faktor," tutur Hadi.
"Ini kalau dapat D, kita harus prihatin satu sisi dan kemudian segera dorongan semakin kuat segera diisi pos kepala dinas kesehatan," kata Hadi menambahkan.
Selain itu, Hadi menilai, adanya disparitas besar antara daerah di perkotaan dengan di luar perkotaan. Faktor ini juga termasuk banyaknya orang yang harus diurus oleh Pemprov Jabar.
"Ini jadi faktor dan gugus tugas pun harus sangat cermat di sini karena yang diurus banyak. Karena penduduk terpadat. Sementara Covid ini penyakit, yang tanda petiknya, tergantung pergerakan orang. Sementara Jabar ini pergerakannya padat se-Indonesia," ucapnya.
"Orang yang ke Jakarta, ke Jabar itu jutaan orang setiap hari. Kan penyakit itu dengan carrier-nya dengan pembawanya. Kemudian dengan kemarin mudik dilarang apapun, karena enggak akan bisa, banyak bocor kemana-mana. Jadi memang ini kombinasi banyak faktor," tutur Hadi melanjutkan.
(dir/bbn)