Ridwan Kamil: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 15:55 WIB
Ridwan Kamil
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Bandung -

Pemerintah resmi melarang mudik di wilayah aglomerasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menegaskan aktivitas di wilayah aglomerasi hanya untuk kegiatan produktif, bukan mudik.

"Sudah diputuskan, aglomerasi itu diizinkan hanya kegiatan produktivitas. Orang tinggal di Cimahi kerja di Bandung tidak akan dirazia, tidak akan disekat. Tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mudik," ujar Kang Emil sapaannya saat ditemui usai rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jumat (7/5/2021).

Emil mengatakan guna mengetahui pengendara hendak mudik atau berkegiatan di wilayah aglomerasi, petugas gabungan nantinya akan memilah. Pengendara yang terlihat hendak mudik atau terbukti akan mudik itu bakalan dipulangkan.

"Jadi kami dari satgas akan melakukan upaya juga memilah mana yang terlihat beberengkes, kira-kira begitu. Mau mudik kira larang," tuturnya.

"Mudik intinya dilarang, tidak ada istilah mudik lokal. Kita koreksi, semua jenis mudik di aglomerasi, inter-aglomerasi, inter-kota, inter-provinsi juga dilarang," kata Emil menambahkan.

Sementara itu untuk penyekatan di wilayah aglomerasi, Emil menambahkan hal tersebut berbeda dengan penyekatan secara umum di Jabar, yang jumlahnya ada 158 titik. Ia turut mengandalkan isolasi mandiri di lokasi tujuan pengendara wilayah aglomerasi.

"Di aglomerasi ini kan pergerakan ekonomi lintas wilayah. Jadi berbeda dengan 150-an penyekatan yang inter wilayah. Aglomerasi ini kita mengandalkan titik akhirnya. Jadi orang-orang dari Cimahi terus mudik ke kabupaten (Bandung), karena tidak banyak penyekatan seperti umum, maka di kampungnya isolasi mandiri. Memastikan tidak ada penyebaran. Karena kalau disamakan agak susah," ucap Emil.

Sekadar diketahui, pemerintah melarang mudik lokal di kawasan aglomerasi. Pelarangan ini sebagai bentuk upaya mencegah penularan COVID-19.

"Untuk memecah kebingungan masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apa pun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain," kata juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Kamis (6/5).

(dir/bbn)