Pegiat Lingkungan Minta Pemkab Karawang Terapkan Aturan Penggunaan Plastik

Yuda Febrian Silitonga - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 13:13 WIB
Timbulan sampah plastik di Sungai.
Foto: Timbulan sampah plastik di sungai (Yuda Febrian Silitonga/detikcom).
Karawang -

Pegiat lingkungan mendesak agar Pemkab Karawang menerapkan larangan penggunaan plastik sekali pakai. Hal itu dilakukan karena masih banyaknya timbulan sampah plastik terutama di sungai.

Pegiat lingkungan ECOTON Daru Setyorini mengatakan dari pantauannya selama ekspedisi sungai di Pulau Jawa, salah satunya di Citarum banyak ditemukan timbulan sampah plastik seperti tas kresek, styrofoam, popok, botol air mineral dan lainnya.

"Masih banyak dijumpai timbulan di sepanjang jalan di wilayah Karawang seperti di Rengasdengklok, Sungai Buntu, wilayah di dekat bendungan Cibeet dan sepanjang jalan di Kota Karawang, juga di sub daerah aliran Sungai Citarum," katanya saat diwawancarai, Selasa (4/5/2021).

Menurutnya banyaknya timbulan sampa harus segera diantisipasi dengan fasilitas pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse dan rycycle). "Pemkab harus membuat fasilitas pengelolaan sampah 3R," ujar peneliti mikroplastik ini.

Selain itu, ia menyebutkan perlu juga diterapkan regulasi yang membatasi dan melarang penggunaan plastik sekali pakai. "Kalau memang sudah ada aturan pengaturan plastik, diharapkan harus segera diterapkan," jelasnya.

Padahal lanjutnya, dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pemerintah daerah memiliki tanggungjawab memberikan pelayanan pengelolaan sampah bagi setiap warga.

"Sampah yang tidak terkelola dan dibuang pada akhirnya akan berakhir di sungai dan menuju ke laut selanjutnya akan ancam keamanan pangan laut atau seafood," kata Daru.

Pemkab perlu alokasi lebih besar untuk pengelolaan sampah seperti sarana TPS 3R di setip desa, sarana transportasi dari TPS ke TPA dan program serius untuk melibatkan produsen agar mengolah sampah hasil produk seperti foodpackaging dan sachet.

"Dari hasil ekspedisi kami, Citarum sudah tercemar mikroplastik dari industri kertas maka Pemkab harus mengendalikan mikroplastik yang berasal dari sampah plastik domestik seperti tas kresek, sedotan, styrofoam, sachet, botol plastik, popok bayi dan bungkus plastik lainnya," ucapnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala DLHK Karawang Wawan Setiawan mengakui bahwa Pemkab sudah mengeluarkan aturan melalui Perbup nomor 93 tahun 2020 tentang penggunaan kantong plastik. Namun, regulasi tersebut belum diterapkan secara maksimal.

"Pemkab sudah buat aturannya, melalui Perbup nomor 93 tahun 2020, disahkan pada bulan Desember 2020, dan baru bisa diterapkan setelah 3 bulan, namun memang belum sepenuhnya diterapkan kepada para pengguna plastik," kata Wawan saat diwawancarai melalui telepon selular.

Dia mengakui aturan itu belum diterapkan secara efektif di semua pusat perbelanjaan dan toko. "Memang belum sepenuhnya efektif, aturannya," akuinya.

Sementara untuk pengolahan sampah, pihaknya telah membuat TPS3R di beberapa desa, dan kelurahan.

"Kalau untuk pengelolaan sampah, kami sudah dibantu oleh kementerian, juga bekerjasama dengan swasta untuk membangun 10 TPS3R di desa atau kelurahan yang sudah dipilih," tuturnya.

Saat detikcom membaca Perbubnya, aturan tersebut berlaku mulai April 2021, yang di dalam pasalnya, apabila semua pusat perbelanjaan dan toko swalayan, masih menggunakan plastik sekali pakai, akan dilakukan pembinaan, dan juga teguran.

"Sifatnya kami hanya menegur, dan memberikan binaan, untuk mereka yang menyalahi aturan," ujar Wawan.

(mso/mso)