KPK meminta para pemerintah daerah (pemda) melakukan sertifikasi atas aset yang dimiliki di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Berdasarkan catatan KPK, ada puluhan ribu aset berupa sebidang tanah (persil) milik daerah yang belum bersertifikat.
"Berdasarkan data yang dikumpulkan KPK per Maret 2021, total aset yang dimiliki atau dikuasai pemda se-Jabar mencapai 74.529 bidang tanah (persil)," ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah II Yudhiawan Wibisono dalam keterangan resmi yang diterima detikcom dari Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati, pada Rabu (24/3/2021).
Yudhiawan menuturkan dari 74 ribuan bidang tanah yang dimiliki oleh pemda kabupaten dan kota di Jabar, baru sedikit yang sudah disertifikasi. Dia pun mendorong agar pemerintah daerah serius untuk melakukan sertifikasi tersebut.
"Jumlah aset yang sudah bersertifikat sebanyak 20.005 persil atau baru 26,8 persen. Sisanya, 54.549 persil, belum bersertifikat," katanya.
Pembicaraan soal sertifikasi itu diungkapkan Yudhiawan dalam rapat koordinasi sertifikasi dan penertiban aset Pemda se-Jawa Barat di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan.
Dalam kesempatan itu, Yudhiawan menyinggung ketiadaan para kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari beberapa kota dan kabupaten di Jabar. Padahal, menurut dia, keberadaan mereka sangat penting dalam proses sertifikasi aset.
"Kalau kepala daerah saja di acara sebelumnya hadir dalam rapat koordinasi dengan KPK, sekarang ada Kepala BPKAD kabupaten dan kota yang malah tak hadir dan mewakilkannya kepada stafnya," kata Yudhiawan.
Lihat juga video 'Geledah Rumah Bupati Bandung Barat, KPK Selidiki Pengadaan Barang Covid-19':
