Longsor Cimanggung Berpotensi Terjadi di Bandung Barat, BNPB Turun Tangan

Kejadian longsor Cimanggung, Sumedang, pada 9 Januari lalu yang menewaskan 40 orang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar. Lantas apa pemicunya?

Berdasarkan informasi di kawasan tersebut tengah dilakukan proyek pembangunan kompleks perumahan yang berada tepat di bawah Bukit Palasari dengan kemiringan 35 derajat. Bahkan tingkat kemiringannya bertambah hingga 50 derajat setelah dilakukan pemapasan.

Ancaman nyata bagi warga Kampung Cibeber Hilir yang telah belasan tahun menghuni lingkungan itu langsung direspons oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, yang ternyata cukup mengenali wilayah tersebut. Pasalnya dia pernah menjalani pendidikan militer selama 7 bulan di sekitar kawasan tersebut pada tahun 1986 silam.

"Kebetulan beberapa hari yang lalu saya melintas di Batujajar ke Cimahi. Saya membayangkan jika ini tidak dilakukan upaya pencegahan, kasusnya mungkin akan mirip seperti yang di Sumedang pada 9 Januari lalu," ungkap Doni kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bidang teknis BNPB, didapati penjelasan jika indeks kerentanan longsor di bukit tersebut berada pada skala sedang sampai tinggi. Jarak luncuran material longsornya bisa mencapai 150 meter. Jangkauan tersebut tidak tergantung pada kecuraman, melainkan volume air di bidang gelincir.

Doni menyebut sudah memberikan arahan pada Pemda Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan pakar terkait kalaikan pembangunan di lokasi tersebu.

"Kami serahkan kepada ahlinya, nanti dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Bandung Barat harus melakukan kajian yang betul-betul melibatkan pakar. Jadi kalau sudah pakar yang berbicara, jangan ada pembangunan karena mereka yang tahu," terangnya.

Mereka bisa tahu bagaimana pondasi dan struktur tanah. Kita masyarakat umum jangan ngotot. Pakar itu setiap hari melakukan kajian lalu menyampaikan kajiannya. Ikuti apa yang disampaikan pakar kalau tidak ya korban akan berjatuhan," tegas Doni.

Doni menyebut BNPB sendiri baru saja melaksanakan Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tak cuma presiden, semua Menteri Koordinator (Menko) memberikan pengarahan kepada seluruh komponen terkait potensi kebencanaan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Pesan presiden menekankan sensitifitas pembangunan yang berorientasi kepada risiko bencana, juga mitigasi kebencanaan. Kemudian mengingatkan jangan cuma sekadar peraturan tanpa implementasi dan jangan sampai baru kejadian baru pontang-panting," tegasnya.

Sementara itu,, Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan bakal langsung mengevaluasi semua dokumen perizinan perencanaan pembangunan kompleks perumahan tersebut.

"Kita akan mengevaluasi semua dokumen perizinan perencanan dan rencana kegiatannya. Lalu akan mengundang ahli geologi untuk mengkaji bukit tersebut," ungkap Asep Sodikin kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Asep mengaku belum bisa memberikan jawaban soal apakah pembangunan perumahan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak mengingat memiliki potensi bencana longsor.

"Biar ahlinya yang berbicara. Kalau memang ahli mengatakan ini tidak bisa dilanjutkan, tentu kita akan menghentikan semua perizinan pembangunan perumahan ini," kata Asep.

Dirinya menjelaskan jika evaluasi dokumen pembangunan perumahan yang berada di lokasi rawan bencana lainnya bakal dilakukan berkala.

"Kita akan bertahap melakukan evaluasi perizinannya. Jadi sekarang ini dulu yang utama karena langsung diarahkan oleh Pak Doni Monardo," jelasnya.

Mengulas soal izin pembangunan perumahan tersebut, Asep mengatakan jika pengembang sudah melengkapi syarat penerbitan izin pembangunan sejak 2019. Namun pembangunan baru dilakukan pada 2021 itupun baru pengerasan lahan.

"Perizinan sudah lengkap dari 2019, menurut informasi izin lokasi dan kajian lingkungannya sudah ada. Tapi kan kita akan evaluasi lagi izinnya apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Kan bisa saja tidak sesuai kaidah2m yang sudah diterapkan didalam UKL/UPL," tandasnya